LIPUTAN6.COM (07/08/2018) | 35 perusahaan pelat merah atau disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi untuk membiayai penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat bagian selatan dan Banten.
Hal ini untuk mewujudkan program BUMN hadir untuk negeri dan percepatan program peningkatan rasio elektrifikasi. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama ‘Program Sinergi BUMN Sambung Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu’, antara PT PLN (Persero) dengan 34 BUMN lainnya pada Selasa (7/8/2018).
Penandatanganan yang dilakukan di Sinergi Lounge Kementerian BUMN ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
“Masih ada warga yang mengakses listrik tapi itu diambil dari rumah tetangganya (Levering). Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN ini, maka warga sepenuhnya akan menikmati listrik resmi dari PLN. Ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menopang kegiatan ekonomi rumah tangganya,” kata Rini di Kementerian BUMN, Selasa pekan ini.
Sebanyak 35 BUMN itu yakni PLN, Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo.
Selain itu, Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya.
Dalam mewujudkan program tersebut, BUMN sepakat untuk bersinergi sebagai upaya menjamin terlaksananya penyambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu dengan biaya penyambungan yang didanai dari dana program BUMN Hadir Untuk Negeri.
Dana ini bersifat sponsorship dan bukan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten.
BUMN diminta untuk berkontribusi melistriki wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN. Program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 miliar.
Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Sumber : liputan6.com
Tanggal : 9 Agustus 2018