SEBAGAI daerah pegunungan, Wonosobo memiliki risiko tanah longsor apabila kawasan hutan tidak dijaga. Saat menjabat bupati, dia mendapati 30 ribu hektare hutan rusak. Tidak ada pilihan lain selain harus dilakukan reboisasi.
Kholiq mengajak banyak pihak untuk terlibat melalui berbagai terobosan. Sejak 2006 dia bekerja sama dengan Perhutani, membuat bukit wartawan, bukit tentara, serta berdakwah lewat buku tulisannya berjudul Khotbah Lingkungan. Pada 2007 dia membentuk Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD).
”Melalui TKPD ini, kami membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM-LSM lingkungan,” katanya.
Alhasil, di antara 30.000 hektare lahan yang gundul, saat ini tinggal 7.800 hektare. Sebagian besar merupakan kawasan hak milik warga di Kecamatan Kejajar, Watumalang, Kertek, dan Garung.
”Program ini tidak berhenti, terus bergulir sampai kondisi lingkungan benar-benar pulih sekaligus mengajak kabupaten tetangga sebagai kawasan hilir Sungai Serayu,” lanjutnya. (*)
Dulu Seram, Kini Kota Teraman di Jateng
“JANGAN takut lagi datang ke Wonosobo.” Kalimat itu sering dilontarkan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif. Kini bupati yang mengawali karir di pemerintahan sebagai wakil bupati pada 2000-2005 itu bisa bangga karena Wonosobo menjadi daerah yang aman.
Saat pertama menjabat Wabup, kata Kholiq, Wonosobo cukup mengerikan. Dia bahkan melihat orang dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang karena dendam. Kondisi pasar sepi, kriminalitas tinggi, serta aparat takut kepada preman.
Kholiq berupaya mencari tahu penyebab situasi tersebut. Dia berkeliling ke kampung-kampung dan dusun-dusun. Di antara 918 dusun, 870 dusun dikunjungi untuk mendengarkan suara warga. Dari hasil blusukan itu, Kholiq menyimpulkan persoalan ekonomi yang menjadi penyebab masyarakat Wonosobo saat itu “bersumbu pendek.” Keluhan warga, antara lain, infrastruktur buruk, akses pendidikan susah, akses kesehatan tidak terjangkau, jalur transportasi antardesa buruk, lingkungan rusak, serta akses ekonomi sulit.
Karena itu, begitu dilantik menjadi bupati pada 2005, Kholiq langsung membuat database kebutuhan dasar warga Wonosobo. Dia pun membangun jalan poros desa antar-kecamatan sepanjang 810 kilometer. Untuk meningkatkan akses pendidikan, dibangun 1.300 ruang kelas baru, mulai SD hingga SMA.
Tidak cuma itu. Untuk pelayanan kesehatan, Kholiq memiliki program kesehatan yang terjangkau dengan mendirikan poliklinik kesehatan desa (PKD). Di antara 238 desa, 191 desa memiliki PKD. Kemudian, didirikan 27 puskesmas, 7 di antaranya puskesmas rawat inap.
“Dari 15 kecamatan di Wonosobo, kondisi geografisnya pegunungan. Maka, pelayanan kesehatan harus didekatkan ke desa dan di kecamatan melalui puskesmas rawat inap,” katanya.
Pemenuhan kebutuhan dasar sudah dilakukan. Upaya selanjutnya adalah harmonisasi elemen-elemen masyarakat. Kholiq selalu mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ketika banyak kasus penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, Kholiq pun mengantisipasinya. Maklum, di Wonosobo terdapat sekitar 6 ribu jamaah Ahmadiyah.
“Saya aktif kumpulkan para pemuka agama, duduk satu meja, berdialog, menggagas pembangunan daerah, doa bersama, sampai menanam bersama, merawat hutan bersama,” katanya.
Untuk mengikis premanisme, Kholiq bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Saat awal menjabat, premanisme ada di mana-mana. Kholiq meminta TNI untuk memberikan pelajaran kepada preman. “Kalau tertangkap memalak, mabuk di tengah jalan, mereka ditangkap aparat TNI. Hukumannya bukan fisik. Mereka diminta mandi pakai sabun batangan sampai habis. Setelah itu, hormat bendera Merah Putih berjam-jam di halaman Kodim,” katanya.
Setelah berhenti melakukan tindak kriminal, Kholiq kemudian memberikan pelatihan kepada para preman untuk bekerja. Ada yang menjadi pedagang, mendirikan badan usaha, serta berwirausaha.
“Semuanya itu soal perut. Mereka punya keluarga. Mereka juga punya cita-cita hidup wajar seperti orang kebanyakan. Itu yang menjadi kunci saya,” katanya.
Dari kerja keras Kholiq itu, pada 2009, berdasar survei dari Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten teraman peringkat ke-8 di Indonesia. Kemudian, di Jawa Tengah, Wonosobo menjadi kabupaten yang berhasil dalam menangani konflik. Dampaknya, kunjungan wisatawan meningkat. Perekonomian juga tumbuh.
Kholiq pun menggagas Wonosobo sebagai kota ramah hak asasi manusia (HAM) atau human rights city. Yakni, kota yang menjamin pemenuhan hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, jaminan rasa aman, lingkungan yang sehat, serta fasilitas publik yang tidak diskriminatif terhadap kaum disabilitas.
Pada 20 September 2014, Kholiq Arif tiba di New York, tepatnya di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kholiq menjadi satu-satunya bupati yang diundang dalam forum yang melibatkan perwakilan dari 150 negara di dunia itu.
Kholiq berada di New York selama tiga hari untuk membahas side event on justice and governance serta reducing emissions from deforestation and degradation in developing countries plus (REDD+). Dalam forum itu, Kholiq menjadi salah seorang narasumber. Dia diminta berbagi resep karena dinilai berhasil menjadi kepala daerah yang sukses meningkatkan pembangunan manusia serta menciptakan rasa aman bagi warganya. Apalagi pada 23 Mei 2014 Kholiq dinobatkan sebagai tokoh pluralisme oleh Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII). (sumali ibnu chamid/JPNN/c6/tom)
Sumber  : Jawa Pos
Tanggal  : 7 Januari 2015