Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan jumlah BUMN akan berkurang setiap tahun. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, tahun ini target BUMN yang akan dirampingkan mencapai 20 perusahaan.“Target kita menurunkan jumlah BUMN sedikit demi sedikit setiap tahun. Intinya paling sedikit tahun ini berkurang 20 BUMN,” ujar Dahlan di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.

Diketahui, saat ini pemerintah memiliki 141 BUMN. Besarnya jumlah BUMN itu membuat perusahaan negara tersebut tidak berjalan optimal. Menurut Dahlan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) saja saat ini tercatat sebanyak 15 perusahaan. Untuk itu, Kementerian BUMN akan menjadikan salah satu perusahaan perkebunan sebagai holding (induk usaha) dan sisanya akan menjadi anak perusahaan.

“Begitu dijadikan satu (holding), maka yang 14 PTPN tadi bukan BUMN lagi. Selain perkebunan, kita juga akan merampingkan Perhutani yang mungkin akan berkurang sebanyak lima perusahaan perkebunan,” ujarnya.

Dengan mengurangi 14 perusahaan perkebunan dan lima perusahaan Perhutani maka target pemerintah untuk mengurangi 20 BUMN setiap tahun bisa mulai terwujud pada tahun ini. “Kita masih mencari yang lain, sehingga minimal 20 perusahaan dikurangi bisa tercapai. Jadi,akhir tahun ini jumlah BUMN tinggal 120 perusahaan,” tambahnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono siang kemarin menggelar rapat terbatas bidang ekonomi yang membahas tentang penataan dan peningkatan kinerja BUMN. Rapat yang berlangsung selama hampir dua jam itu dihadiri oleh para menteri terkait antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Presiden SBY saat membuka rapat terbatas mengingatkan agar penataan BUMN dilakukan dengan hati-hati. Menurut Kepala Negara, penataan harus memiliki arah yang jelas serta memiliki tujuan dan sasaran yang tepat. “Dengan demikian, akan bisa kita ukur hasilnya. Dan manakala harus kita lakukan koreksi dan perbaikan maka itu bisa kita lakukan karena kita berangkat dari goal dan objektivitas yang jelas,” ujarnya.

Sementara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang hal-hal yang berkaitan untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN yang besar dan belum terutilisasi dengan optimal. Hal-hal yang terkait dengan penawaran umum saham perdana (initial public offering/ IPO) dan right issue yang baru- baru ini diputuskan dalam Dewan Komite BUMN juga mendapatkan perhatian Presiden.

“Dari semua hal tersebut, Presiden memberikan arahan terhadap rightsizing yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara bertahap. Yang siap dan yang tidak siap tidak harus terpaku pada holding,merger atau akuisisi saja,tetapi bisa melihat mana yang terbaik,”tandasnya. ??rarasati syarief

Seputar Indonesia :: 09 Febuari 2012, Hal 17