INILAH.COM (1/12/2016) | Lima destinasi wisata Jawa Barat akan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2017 mendatang. Kelimanya adalah Kawasan Bandung Kota dan sekitarnya, Puncak-Gede Pangrango, Tangkuban Parahu, Kawasan Ciwidey, dan Kawasan Pangandaran.Kelima kawasan ini nantinya akan dikelola pemerintah pusat melalui APBN yang berpotensi menjadi destinasi wisata berskala global. Adapun secara keseluruhan mulai dari tahun 2012 sampai 2015 sesuai dengan PP No 50 Tahun 2011 tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional, Indonesia menggagas 88 KSPN yang hingga kini masih tersisa 74 destinasi termasuk di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat Ida Hernida mengatakan, hampir 70 persen destinasi wisata berada di bawah ranah pusat yang dipegang Perhutani. Menurutnya, sampai saat ini masih ada masalah administrasi yang cukup berbelit antara pihak pemerintah kabupaten/kota pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak operator.
Masalah tersebut tentu saja akan sedikit mengganggu tujuan dari pembangunan KSPN berskala global yang memiliki tujuan utama untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Barat yang tinggal di sekitar wilayah destinasi wisata.
“Kebijakan pembangunan ini kan juga bertujuan untuk meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat,” kata Ida kepada wartawan ditemui usai rapat Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN di Hotel Papandayan, Kamis (1/12).
Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tidak bisa tanpa rencana yang matang. Dibutuhkan penataan yang terperinci mulai dari hak terkecil sampai terbesar agar kawasan tersebut benar-benar mampu menjadi daya tarik yang sangat eksotik bagi wisatawan baik nusantara apalagi mancanegara.
Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata Frans Teguh mengatakan, KSPN harus menjadi destinasi masa depan. Pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya harus tahu mau menjadi apa sebuah KSPN dalam jangka waktu belasan tahun ke depan.
Frans menambahkan, pembangunan KSPN tidak bisa menggunakan dan menerapkan pola tata kelola masa lampau. Jika pemerintah sudah tahu apa rencana dan tujuan pembangunan KSPN maka langkah selanjutnya adalah berkonsolidasi untuk menata kawasan destinasi agar dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan.
“Promosi harus berjalan juga, tetapi pola penataannya pun harus detil. Untuk membuat pariwisata menjadi sangat menarik maka harus memperbanyak aktivitas yang mengolah sumber dayanya sehingga menciptakan produk wisata yang bagus,” kata Frans ditemui di tempat yang sama.
Frans melanjutkan, kelemahan kebanyakan destinasi pariwisata di Indonesia adalah hanya mengandalkan satu aktivitas. Sehingga tidak heran jika Indonesia masih dikatakan kalah dalam soal branding jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Dia menjelaskan, pariwisata harus dikelola dengan berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Pasalnya, wisatawan saat ini sudah mempunyai bekal yang cukup banyak sebelum mereka melancong ke suatu daerah tujuan wisata.
Pengelola pariwisata, sambung Frans, harus mampu mengemas informasi tentang destinasi wisata yang potensial agar dapat menciptakan sense of place bagi wisatawan yang berkunjung. Jangan ada lagi upaya tipu-tipu informasi yang masih suka terjadi belakangan ini demi menutupi ketidaktahuan pengelola tentang destinasi wisata yang mereka jual.
“Tourism is about story. Pariwisata harus diatur dan ditatakelola dengan baik,” kata Frans.
Selain itu, untuk menciptakan KSPN berskala global baru, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga harus mampu menjaga identitas dan DNA sebuah destinasi wisatanya masing-masing. Kedua hal ini akan menjadi ciri khas sebuah daerah, sehingga karakter ini akan menjadi kekuatan dari destinasi wisata tersebut.
“Untuk membangun sebuah KSPN baru, jangan sampai memunculkan gagasan Bali yang baru sebab budaya dan ciri khas Bali tidak bisa ditiru. Masyarakat Jawa Barat punya ciri khasnya tersendiri,” kata Frans.
Sementara, Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Barat Hilwan Saleh mengatakan, maksud menciptakan ‘Bali baru’ adalah mempercepat aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur sehingga prioritas lima kawasan pariwisata di Jawa Barat menjadi level nasional dan internasional menjadi lebih cepat.
Selain itu penyadaran masyarakat Jabar terhadap potensi wisata juga harus segera dibangun. Sebab warga Bali betul-betul menggantungkan ekonomi terhadap kunjungan wisatawan.
“Ini akan menjadi kekuatan besar jika warga sadar wisata. Selain itu pemerintah kabupaten-kota dan provinsi harus bersatu untuk memajukan kawasan pariwisata Jabar. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya. (dad)
Sumber : Inilahkoran.com
Tanggal : 1 Desember 2016