Jakarta, InfoPublik – Kongres Asosiasi Wirausaha Kehutanan Indonesia (AWKMI) diikuti 400 peserta dari berbagai kelompok tani hutan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kehutanan di seluruh Indonesia. Kongres ini dilaksanakan pada 21 sampai 23 Juni 2012 di Gedung Perhutani Wilayah I, Semarang, Jawa Tengah.
“Kami berharap petani, pengrajin, dan pelaku usaha kehutanan masyarakat diharapkan terwakili secara politik dan professional dalam asosiasi ini,” kata Ketua Panitia Kongres Andri Santosa pada siaran pers yang diterima Infopublik, Kamis (21/6). “Beberapa tokoh yang hadir dalam perhelatan ini adalah mantan Menteri Kehutanan Marzuki Usman, Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto, dan Direktur Program Multi Stakeholders Program (MFP) Diah Rahardjo,” katanya.
Mantan Menteri Kehutanan Marzuki Usman menyatakan wirausaha kehutanan masyarakat Indonesia memiliki tiga hal, yaitu capital (modal), mindset (konsep pemikiran), dannetwork (mitra jaringan). Dengan memiliki tiga hal penting ini, para pelaku hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan wirausahanya.
Sementara itu, Bambang Sukmananto menegaskan pentingnya sertifikasi kayu sebagai alat untuk menghadapi persaingan, terutama pasar global. Menurutnya, Indonesia sudah mulai dikenal sebagai eksportir kayu bersertifikat yang sudah jelas pula. Ia pun berharap, masyarakat akan lebih terdorong melakukan sertifilkasi kayu, mengingat Perhutani (terutama Pulau Jawa) tak akan mampu memenuhinya sendirian.
Sertifikasi kayu di Indonesia sudah mulai mendesak, karena sudah ada beberapa negara seperti Myanmar dan Vietnam yang sudah bersiap-siap mengarah ke sana. Jika mereka lebih dulu melakukan sertifikasi, Indonesia akan tercecer dari negara lain dalam memperebutkan pasar produk berbasis kayu di dunia.
Sedangkan Diah Rahardjo menyoroti beberapa kendala dalam mendorong wirausaha kehutanan. Kendalanya berupa minimnya kesempatan akses modal, terbatasnya informasi kebutuhan pasar, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, dan kemampuan untuk menjaga mutu produk.  “Untuk memperoleh sertifikat, memang biayanya cukup mahal. Tapi kalau ini dilakukan berkelompok, bisa ringan. Dan nantinya, jika seluruh hutan masyarakat mau disertifikasi, harus melibatkan APBN,” kata Bambang.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo berharap wirausaha hutan makin berdaya dan mendorong munculnya wirausaha baru. Kemudian kepada AWKMI, Bibit juga menambahkan asosiasi ini dapat turut serta melakukan pendampingan usaha, fasilitasi modal, dan pemasaran kepada pewirausaha, agar semakin berkembang gerakannya.(dry)