MERDEKA.COM (30/10/2017) | Pemerintah akan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan di Muara Gembong Bekasi menjadi kawasan pertambakan udang/ikan produktif.
Status lahan yang merupakan milik Perhutani ini akan dikelola melalui skema perhutanan sosial. Pemerintah menilai banyaknya lahan Perhutani di berbagai daerah di Indonesia yang tidak optimal, perlu didorong pemanfaatannya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pada tahun 2017 pemerintah setidaknya akan memberikan akses pengelolaan lahan perhutani tersebut seluas 12,7 juta hektar bagi masyarakat sekitar hutan di seluruh Indonesia melalui program perhutanan sosial.
Program perhutanan sosial yang digulirkan Pemerintah ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi; memperkuat produksi sektor berbasis pangan yaitu perikanan, pertanian dan peternakan; membuka lebih banyak akses kesempatan kerja bagi masyarakat; dan secara makro diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional.
Khusus untuk Propinsi Jawa barat, program perhutanan sosial akan difokuskan di Kabupaten Bekasi yaitu di Desa Pantai Bakti Kec. Muara Gembong melalui pengembangan usaha perikanan budidaya.
Setidaknya lahan tambak di Bekasi yang akan dioptimalkan seluas 830 ha, dimana untuk tahun 2017 akan dikerjakan secara bertahap sebanyak 17,2 hektar. Optimalisasi lahan pertambakan akan diarahkan untuk pengembangan budidaya udang, dan pengelolaan diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMBH) dengan dukungan dari berbagai lintas sektor terkait.
Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Teten Masduki, menyatakan bahwa lahan tambak yang akan dioptimalkan di Muara Gembong, diharapkan akan menjadi pusat percontohan bagi masyarakat. Menurutnya, program ini sangat strategis untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada secara optimal bagi kepentingan ekonomi masyarakat.
“Program ini diharapkan akan menjadi percontohan usaha bagi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar”, kata Teten saat meninjau lokasi lahan tambak di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi. Jum’at (27/10).
Disela-sela tinjauan ke lokasi tambak, Teten bersama Dirjen Perikanan Budidaya, jajaran staf kantor Keprisedan, pimpinan Bank Mandiri, stakholders dan masyarakat sekitar melakukan penanaman mangrove sebanyak 6.000 pohon di sepanjang kawasan pertambakan.
Sementara itu, untuk menjamin program berjalan dengan baik dan berkesinambungan, Pemerintah mendorong integrasi kerjasama dengan lintas sectoral terkait antara lain yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Bank Mandiri, Perum Perhutani, PT. PLN, Wijaya Karya, Perum Perindo, Pemkab Bekasi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Mina Bakti
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya mengatakan bahwa optimalisasi lahan tambak Muara Gembong ini diarahkan untuk pengembangan budidaya udang intensif, budidaya polikultur, dan pengembangan silvofishery atau integrasi budidaya ikan dengan mangrove. Ia menjelaskan system budidaya terintegrasi dengan mangrove merupakan bagian upaya Pemerintah dala mewujudkan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan.
“Untuk Muara Gembong ini, pengembangan akan diarahkan pada usaha budidaya yang berbasis sustainable aquaculture. Artinya, kita akan manfaatkan nilai ekonominya dari usaha budidaya.”
“Namun tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Melalui system silvofishery misalnya, nantinya alokasi untuk mangrove sebesar 50 persen dari luas lahan tambak yang ada, karena keberadaan mangrove sangat penting untuk produktivitas perairan sekaligus sebagai reservoir alami yang paling baik yang dapat dilakukan polikultur dengan bandeng dan rumput laut gracillaria. Sementara 50 persennya lagi untuk budidaya udang,” jelas Slamet.
Sebagaimana diketahui, kegiatan optimalisasi lahan perhutani telah dimulai di Kabupaten Bekasi sejak Maret 2017. Untuk budidaya intensif saat ini sedang dalam tahap akhir persiapan lahan, direncanakan tebar benih pada Pertengahan November, yang diperkirakan panen pada akhir Januari.
Untuk budidaya udang intensif, Pemerintah setidaknya menargetkan produktivitas sebanyak 8 ton per hektar. Dengan luas area 17,2 hektar maka lahan tambak yang akan terbentuk10 hektar tambak setidaknya ditargetkan hasil produksi hingga 240 ton per tahun, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 20,4 milyar.
“Dibanding sistem tradisional, budidaya udang semi intensif menghasilkan nilai ekonomi jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, dalam 10 hektar tambak, jika budidaya dilakukan secara semi intensif akan menghasilkan pendapatan sekitar Rp.20,4 milyar per tahun, sedangkan budidaya udang tradisional hanya sekitar Rp.510 juta per tahun,” pungkas Slamet
Pemerintah juga menargetkan untuk tahap awal melalui optimalisasi lahan tambak di Bekasi ini akan mampu memberdayakan tenaga kerja sebanyak 425 orang. Sedangkan untuk tahun 2018, ditargetkan pemanfaatan lahan tambak di Bekasi bisa dilakukan secara keseluruhan, sehingga paling tidak akan mampu memberdayakan sebanyak 20.750 orang.
Sementara itu dalam pengelolaannya, Pemerintah menggandeng PT, Bank mandiri (Persero) untuk mendukung pengembangan budidaya udang. Senior Executive Vice President Bank mandiri, Agus Dwi Handaya mengatakan bahwa pihak Bank Mandiri melalui program CSR siap mendukung dari aspek pembiayaan untuk investasi dan operasional, serta penyediaan skim kredit lunak melalui program KUR.
“Bank Mandiri siap untuk mendukung kesuksesan program ini. Sebagai BUMN, kami memiliki tanggunjawab moral untuk mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat,” jelas Agus.
Sedangkan KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan memberikan dukungan penyediaan input produksi (pakan dan benih) dan pendampingan teknologi. Terkait pemasaran hasil Perum Perindo menyatakan siap menjadi penyangga pasar bagi hasil produksi.
Sumber : merdeka.com
Tanggal : 30 Oktober 2017