BERITAJATIM.COM (25/05/2018) | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama dengan Pemkab Ngawi dan Blora melakukan rapat koordinasi pembangunan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jembatan yang bisa menghubungkan tiga kabupaten tersebut. Rapat tersebut digelar di Hall Kemuning Arra Amandaru Hotel, Kemarin.
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto mengatakan bahwa rapat ini menjadi forum bertemunya para bupati diwilayah perbatasan. Sehingga bisa membuka wilayah terisolasi khususnya di bagian selatan Blora. “Dengan dioperasionalkannya akses jalan tol trans jawa maka pembangunan harus dibuka oleh seluruh daerah,” ungkapnya.
Sujarwanto menjelaskan, pada prinsipnya ada dua pendekatan saling melengkapi yakni pembangunan segera direalisasikan, serta sisi hukum dan administrasi juga harus segera dilegalkan. Karena, kata dia, rencana pembangunan infrastruktur perbatasan ini termasuk batas propinsi maka telah pula dibahas di musrenbangnas.
“Kedepannya agar segera ada MoU antar wilayah, desain dan dukungan ke Pemerintah Provinsi agar segera direalisasikan,” terangnya.
Bupati Blora, Kokok Raya menjelaskan, secara umum kondisi Blora terdiri dari 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan. Dengan luas wilayah mencapai 180 ribu hektar dan 49,6 persen wilayah masuk dikawasan perhutani, dengan jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa. Dia menjelaskan bahwa beberapa daerah perbatasan justru menjadi titik sentral dan menjadi tempat tujuan karena lebih mudah dijangkau.
Kokok mencontohkan, wilayahnya yang berada di selatan cenderung melakukan aktifitas ekonomi diwilayah Ngawi, kemudian di wilayah Timur lebih memilih untuk berbelanja di Surabaya daripada Semarang. Sedangkan beberapa wilayah terpencil juga melakukan aktifitas ekonomi di Kecamatan Ngraho yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro.
“Untuk membuka akses ekonomi maka pembangunan infrastruktur yang bisa menghubungkan dengan Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro, adalah pembangunan jembatan medalem yang berada di Kecamatan Mendem Kabupaten Blora dan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Kokok, juga jembatan Randublatung – Getas yang berada di Kabupaten Blora yang menghubungkan Banjarejo Kabupaten Ngawi. Menurut Kokok dengan membuka akses diwilayah selatan ini akan membawa dampak ekonomi, apalagi wilayah selatan Blora merupakan sentra penghasil padi di Blora. “Pembangunan jembatan ini akan membuka akses ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu Pj Bupati Bojonegoro, Dr Suprianto, sangat mendukung adanya inisiatif yang digagas Bupati Blora untuk membangun jembatan penghubung antar kabupaten, karena semangat yang utama membuka akses ekonomi, membuka wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Namun acuan harus dibuat, dan jangan sampai akan berdampak hukum dikemudian hari,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur wilayah perbatasan ini dihadiri oleh Pj Bupati Bojonegoro, Dr, Suprianto, Bupati Blora Kokok Raya, perwakilan Bupati Ngawi, Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan Adm Perhutani Ngawi.
Rapat ini dihadiri pula, Kepala Bappeda Kabupaten Blora Sutikno Slamet, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Andi Tjandra, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto Serta pimpinan OPD di tiga Kabupaten yakni Bojonegoro, Blora dan Ngawi.
Sumber : beritajatim.com
Tanggal : 25 Mei 2018