ANTARANEWS.COM (02/11/2018) | Anggota DPR RI Komisi IV Ibnu Multazam melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Ngawi, Jatim dan salah satu tempat yang ditinjau adalah lokasi Penelitian Jati Unggul dan “Agroforestry” di petak 4k dan 7h RPH Gendingan, BKPH Walikukun, Perum Perhutani KPH Ngawi.
Direktur Operasional Perum Perhutani, Hari Priyanto di depan rombongan anggota DPR Komisi IV mengatakan, saat ini terdapat 80 ribu hektare tanah kosong di wilayah Perhutani dan pihaknya optimistis bahwa untuk mempercepat tutupan lahan tersebut, Perhutani sudah mengembangkan tanaman jati unggul yang disebut Jati Plus Perhutani (JPP).
“Daur atau masa tebang JPP sangat singkat. Yakni umur 15 tahun sudah bisa ditebang dan tanaman itu yang akan digunakan untuk menutup lahan kosong Perhutani,” ujar Hari Priyanto di hadapan rombongan, Kamis (1/11).
Selain itu produktivitas JPP sangat tinggi, yakni per hektare sekitar 200 m3, jika dibanding dengan tanaman jati biasa. Perhutani sendiri sudah melakukan penelitian JPP sejak tahun 1997 yang diimplementasikan di lapangan pada tahun 2002 di KPH Ngawi, dan hasilnya sudah dipanen tahun 2015 lalu.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam memberikan apresiasi kepada Perhutani yang telah banyak berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas di hutan dengan bercocok tanam tanaman palawija.
Di lokasi penelitian jati unggul tersebut dia berharap kalau produksi kayu Perhutani melimpah maka harganya tidak terlalu tinggi.
“Hal itu bisa menghidupkan perajin-perajin kecil untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional,” katanya.
Sementara, dalam diskusinya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Wono Mukti, pihaknya menerima keluh kesah petani tepian hutan yang minim mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Selain itu juga minimnya bantuan pupuk.
“Anggota petani LMDH sering tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, karena selama ini penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk LMDH diikutkan ke Gapoktan sehingga pada saat pembagian sering tidak kebagian,” kata Ketua LMDH Sumber Wono Mukti, Suhebdi.
Menanggapi hal tersebut Ibnu Multazam meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan keluasan dan kebutuhan masyarakat desa hutan. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada LMDH termasuk pupuk bersubsidi.
Ia berharap agar bantuan tersebut nantinya dimanfaatkan dengan baik, termasuk pupuk bersubsidi jangan sampai disalahgunakan.
Selama kunjungan kerjanya di Ngawi tersebut, Ibnu Mutazam didampingi oleh beberapa pejabat dari kementerian terkai,t di antaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sumber : antaranews.com
Tanggal : 2 November 2018