"Loading..."

Budidayakan Porang di Kab.Blora

Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmanarito mengatakan, meski dalam membudidayakan tanaman porang membutuhkan investasi awal yang tinggi, pengembangan ke depan menjanjikan.”Porang ditanam sekali, bisa diproduksi terus menurus. Investasi awal cukup mahal, karena perlu tanah yang agak gembur. Butuh Rp 15,4 juta per hektare di tahun pertama, tahun ke dua butuh Rp 6,29 juta, dan tahun ke tiga butuh Rp 10,07 juta,” ujar Bambang saat rapat dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta kemarin (29/1).

Untuk tahap awal terkait penanaman tahun pertama, Bambang menyebutkan untuk menghasilkan 11792 ton porang diperlukan biaya Rp 33 miliar untuk tahap awal penanaman. Dahlan sempat meminta penjelasan terkait tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR). Setelah dihitung oleh pihak Perhutani, diketahui tingkat IRR dari bisnis tanaman porang sangat baik “TRR-nya 54 persen, itu bisnisnya tutup mata bisa jalan. IRR 20 persen itu sudah jadi rebutan. Apakah ini perlu didiskusikan? Berarti nggak perlu ya Bank mana pun pasti akan rebutan untuk membbiayai,”jelas Dahlan.

Porang merupakan tanaman umbi yang dapat tumbuh di lingkungan yang teduh di dalam hutan. Umbi ini bisa digunakan untuk bahan-bahan seperti lem, mi, tahu, pembungkus kapsul, dan penguat kertas. Rencananya porang ini akan mulai ditanam pada SeptemberOktober nanti, karena porang tidak bisa ditanam saat musim penghujan. Porang bisa ditanam saat musim kemarau tiba.

Menurut Dahlan penanaman tumbuhan ini akan efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Karena hasilnya akan mencapai 10 kali lipat dibandingkan jahe. Porangini nantinya akan ditanam di Kabupaten Blora seluas 1.200 hektare. “Masyarakat sekitar hutan ban- yak yang miskin, sehingga tenaga mereka hams digunakan. Porang ini perlu dikembangkan besarbesaran sebagai bisnis dan pengentasan miskin,” ujar Dahlan dalam rapat bersama itu.

Dahlan juga meminta Perhutani untuk mencari masyarakat miskin yang masih menganggur di daerah sekitar Kabupaten Blora untuk dipekerjakan sebagai kelompok masyarakat. Bahkan dalam sistem penggajian, Dahlan meminta program bagi hasil. “Saya tidak mau ini hanya sebagai buruh, bisa dihitung sistem bagi hasilnya berapa persen. Perhutani dapat sedikit juga nggak apa-apa. Biar merekatidakmerasa diperbudak.. Kita harus menghargai kinerja mereka,” pungkas Dahlan.(chi)

Indopos hal.5 ::: 30 Januari 2013