Perusahaan milik negera yang jumlahnya ratusan ini punya dana melimpah dan aset menggunung. Tapi laba yang dihasilkan belum sebanding dengan modal besar tersebut. BUMN juga dinilai belum maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Disinilah pembenahan diperlukan.

KETIKA dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana untuk menerima tugas sebagai Menteri BUMN, Dahlan Iskan diberi amanat penting. Ia diminta menjaga perusahaan-perusahaan negara, sekaligus meningkatkan performa dan kinerja perusahaan tersebut.

Dana yang dimiliki BUMN tidak kalah besar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni lebih dari Rp 2.000 triliun. Asetnya mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang jumlahnya Rp 7.000 triliun. Tapi setoran dividen BUMN ke negara hanya sekitar Rp 30 triliun per tahun. Program penataan pun dijalankan. Langkah pertama dengan membentuk tim yang kuat di tubuh BUMN. Jajaran direksi yang tidak kompak dirombak. Direktur utama (Dirut) dipilih berdasarkan kompetensi dan jauh dari intervensi, khususnya intervensi politik. Dirut terpilih diberi keleluasaan memilih jajaran direksi yang akan membantunya. Dengan demikian, terciptalah tim yang kuat.

Langkah selanjutnya adalah penggabungan BUMN sejenis dengan membentuk induk usaha (holding). Sepanjang tahun ini, Dahlan menargetkan menggabungkan 20 perusahaan plat merah di antaranya 15 perusahaan di bidang perkebunan yang akan digabung dalam holding BUMN perkebunan. BUMN bidang kehutanan juga akan disatukan dengan induk PT Perhutani dan anak perusahaannya, yakni PT Inhutani I sampai IV. ”Jadi 15 ditambah 5 itu sudah 20 BUMN. Kalau nanti BUMN bidang farmasi juga disatukan, ya minimal bisa lebih dari target 20 itu,” tutur Dahlan.

Dari tiga holding yang akan dibentuk tersebut, holding BUMN perkebunan yang akan terwujud lebih cepat. Karena tinggal menunggu persetujuan Presiden yang diperkirakan terbit akhir Agustus 2012 ini. Pada tahun-tahun ke depan, akan diupayakan juga pembentukan holding BUMN karya, holding BUMN pangan, holding BUMN asuransi, dan holding BUMN pertambangan.

Dahlan menegaskan, ia akan menghilangkan BUMN yang tidak memiliki tiga unsur kekuatan, yaitu mempertahankan eksistensi negara, memiliki mesin pertumbuhan, dan menjadi pemimpin di Asia Tenggara. ”BUMN yang tidak memiliki kaitannya dengan tiga unsur tersebut harus saya tiadakan,” katanya.

Pertama, BUMN wajib mempertahankan eksistensi negara. Hal ini berkaitan dengan BUMN strategis misalnya bidang persenjataan seperti PT Pindad (Persero) dan BUMN energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). ”Kalau kita tidak dibekali dengan senjata dan energi, maka negara akan hancur,” ujar Dahlan. Kedua, BUMN harus memiliki mesin pertumbuhan seperti BUMN pangan. Contohnya PT Sang Hyang Seri dan Perum Bulog. ”Intinya, pangan harus menjadi perhatian utama BUMN. Sebab, bila tidak ada pangan, negara akan kacau,” katanya.

Selain itu, BUMN infrastruktur diperlukan agar dapat menjadi mesin penggerak perekonomian. Ia mencontohkan BUMN pelabuhan dan bandara yang berperan menghubungkan antar wilayah di Indonesia. Bila tidak ada keterhubungan antar wilayah, ekonomi negara tidak dapat bertumbuh. Ketiga, BUMN harus menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Indonesia harus memiliki BUMN yang dapat tampil di muka internasional. ”BUMN yang tidak memiliki minimal tiga unsur tersebut akan dihilangkan dengan cara merger dengan BUMN sejenis,” pungkasnya. (*)

INDOPOS :: Kamis, 23 Agustus 2012 Hal. 3