REPUBLIKA ONLINE, UNGARAN — Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo meminta Perum Perhutani Unit I dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menegaskan keseriusan investor yang akan mewujudkan kawasan Hutan Wisata Penggaron menjadi Jateng Park.
Gubernur mendesak agar kedua institusi ini bergerak cepat untuk melihat kembali rancangan kerja sama dengan PT Bangunrimba Abadi –investor pengelola Taman Safari Prigen— sekaligus mempersiapkan berbagai keperluan yang memungkinkan rencana ini dibahas kembali.
“Kalau bisa pekan depan sudah dilayangkan surat untuk membuka kembali pembicaraaan tentang investasi jateng Park ini,” ujar ganjar, usai mendengarkan paparan mengenai rencana pembangunan Jateng Park di Wana Wisata Penggaron, Ungaran, Selasa (1/10).
Menurut Gubernur, rencana pembangunan Jateng Park di kawasan hutan yang dikelola Perum perhutani Unit I jawa Tengah ini semestinya harus didorong. Jika terealisasi potensi untuk mendongkrak kepariwisataan di Jawa Tengah cukup besar.
“Potensinya oke banget, dekat kota, akses jalannya bagus dan tidak jauh dari jalan tol. Ini mesti didorong terus,” katanya menegaskan di hadapan sejumlah pejabat Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan pemprov Jawa Tengah.
Jika kendalanya ada pada pola pengelolaan, menurut Ganjar, seharusnya dapat dipilih dan ditekankan pada pola atau model pengelolaan yang paling menguntungkan bagi pemerintah.
Misalnya dengan menghitung dulu untung ruginya serta berbagai macam aspek yang mampu memberi jaminan tidak memberatkan keuangan derah. “Sayang jika potensi ini tidak dimaksimalkan,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, dalam forum ini dipaparkan rencana pembangunan Jateng Park di hutan Penggaron, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur yang masih terkendala dalam mencari format pengelolaannya.
General Manager (GM) Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan Pengelolaan Lain (KBM JLPL) Perum Perhutani Unit I, Budi Setiono mengatakan, pembangunan Jateng Park di lahan Perhutani seluas 500 hektar itu sebenarnya sudah siap dilaksanakan.
Investor dari Bangunrimba Abadi yang juga mengelola taman safari di Jawa Barat dan Timur juga telah melakukan pembahasan dan peninjauan di lokasi pada Juli 2013 lalu. Untuk melaksanakan proyek tersebut memang ada beberapa ketentuan.
Seperti pembangunan hanya 10 persen untuk sarana dan prasarana guna menjaga kelestarian kawasan hutan, tidak mengubah alam, menebang pohon serta tidak mematikan mata air dan resapan air tanah.
Untuk rencana pembangunan sudah dilakukan pembahasan dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Semarang juga telah mendukung. “Yang masih menjadi kendala adalah mencari format pengelolaannya belum ditemukan kesepakatannya,” ujar Budi.
Sebelumnya muncul tiga alternatif format pengelolaan yang dimaksud. Masing-masing sistem kerja sama, tukar guling atau dalam bentuk pinjam pakai. Model pengelolaan itulah yang masih akan dibahas dengan Dirjen Kementerian.
Jasa Marga juga siap juga kita membutuhkan yakni membuka jalur dari tol, karena kebetulan aksesnya sangat dekat dengan tol. “Sebenarnya semua pendukungnya juga sudah siap, hanya formatnya yang masih belum ketemu,” katanya menambahkan.
Lebihlanjut Budi menjelaskan, jika format pengelolaan disamakan dengan pengelolaan di Taman Safari Prigen –yang sama- sama menggunakan hutan Perum Perhutani Jawa Timur diakuinya kurang menguntungkan.
Sebab, pola kerja sama ini tak banyak memberi banyak keuntungan kepada perum perhutani. “Hingga saat ini biaya sewa lahan Perhutani yang hanya Rp 50 juta per tahun saja ternyata juga tidak lancar pembayarannya,” kata Budi menegaskan.
Reporter : S Bowo Pribadi