Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar mengatur siklus pertanian antar daerah di tanah air, sehingga ketika panen tidak panen bersama. Demikian juga saat tidak ada stok pangan, tidak semua pulau mengalami kelangkaan.

“Jadi siklus antar pulau, antar provinsi, antar daerah harus diatur. Jangan sampai panen bersama-sama, harganya jatuh bersama-sama. Pada saat barang tidak ada, harganya naik bersama-sama,” kata Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan ke lahan tanaman jagung di areal Perhutani Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (7/3) siang.

Presiden meminta Menteri Pertanian agar mengatur hal itu. “Jangan sampai keadaannya seperti itu, panennya bareng semua dari Sabang sampai Merauke. Kemudian apa? Harganya jatuh. Begitu tidak panen, harganya langsung melambung naik. Ini yang perlu diatur,” pintanya.

Kunjungan ke Blora, Jawa Tengah ini, merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jatim dan Jateng. Pada Jumat (6/3), Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana telah berkunjung ke Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur. Mendampingi Presiden dalam kunjungan ini adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Selain itu juga tampak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Perlu Dikembangkan

Terkait dengan penggarapan lahan milik Perhutani yang dikerjakan para petani dengan sistem tumpang sari dengan pohon jati, Presiden Jokowi berharap agar hal itu terus dikembangkan. “Kita ini di sini kan mempunyai jati, mungkin nanti PTP, nanti sawit, bisa juga. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak produktif,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, dengan pola seperti itu maka produksi tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan padi bisa meningkat karena tidak hanya ditanami di lahan yang memang untuk tanaman pangan itu, namun juga ditanam di lahan perkebunan dengan sistem tumpang sari.

Selain menambah produksi pangan, dengan sistem tumpang sari yang melibatkan masyarakat sekitar hutan atau kebun yang dikelola oleh perusahaan pemerintah, menurut Presiden, dengan pola seperti itu maka masyarakat sekitar juga akan mendapatkan penghasilan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan.

“Inilah yang contohnya sudah ada. Di sini per hektar bisa mencapai 7,6 ton. Kemarin di Ponorogo bisa mencapai 5,4-5,6 ton. Kalo per kilonya dikalikan Rp. 2.800, sudah gede banget, sudah puluhan juta. Kalau per hektarnya dibagi 5 KK, berarti sudah Rp. 4 juta, jagung per 3 bulan. Bagi 3 lagi, Rp. 1.300.000. Menurut saya income yang sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, agar mereka tidak merambah ke hutan itu sendiri,” papar Kepala Negara.

Untuk meningkatkan produksi para petani, Presiden meminta agar Menteri Pertanian memberikan benih gratis. Selain itu, ia berharap Perhutani juga menambah luas lahan PTT yang bisa dikerjakan oleh petani.

Selain mengunjungi lahan Perhutani yang dikerjakan oleh petani, dalam kunjungan ke Blora ini, Presiden Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan varietas padi gogo hasil penelitian Kementan, UGM & Perhutani, di Ngliron. (Humas Setkab/ES)

Sumber : www.seskab.go.id
Tanggal : 7 Maret 2015