Sektor kehutanan mampu menyumbang produksi pangan 9,4 juta ton per tahun dari kegiatan turnpang sari. Kontribusi itu belum pemah tercatat dalam statistik nasional.  Produksi tersebut diperoleh dari Perhutani sebanyak 5,3 juta ton, hutan rakyat 1 juta ton, hutan kemasyarakatan 13.500 ton, hutan desa 3.300 ton, hutan tanaman rakyat (HTR) 52.500 ha, dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPH-TI)  hutan tanaman 3 juta ton. 
“Selama ini ada pertanyaan di publik bahwa Indonesia tidak bisa mencapai swasembada karena lahan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendukung karena kami menyediakan kawasan hutan tanaman untuk tanaman kehidupan, 10-15% diperbolehkan,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di sela seminar nasional hari pangan sedunia di Jakarta, Kamis (29/9).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mencadangkan 300 ribu hektare kawasan hutan untuk tanaman pangan dan sebagian sudah ada yang diproses.
Namun, pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan produksi pangan tidak mudah karena harus ada pihak yang mengelola agar jangan sampai lahan dilepas tetapi tidak ada yang mengerjakan.
“Itu agar kejadian di masa lalu tidak terulang. Kalau ada yang cocok untuk sawah, silakan. Kami mendorong BUMN untuk mengelola. Sudah ada 200.000 hektare di Kalimantan,” katanya.
Tanaman pangan yang berpotensi dikembangkan di kawasan hutan, di antaranya padi, jagung, kedelai, umbi-umbian kacang tanah, tanaman obat, dan buah-buahan. Kawasan hutan juga memiliki potensi untuk pengembangan ikan dan temak. .
Di forum yang sama, Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial Kemenhut Harry Santoso menjelaskan, kontribusi pangan dari sektor kehutanan selama 1998-2010 berasal dari areal seluas 16 juta hektare dengan luas rata-rata 6,3 juta hektare per tahun.
“Produksi pangan di kawasan hutan dilakukan dalam bentuk tumpangsari pada rehabilitasi hutan, pembuatan hutan tanaman, hutan rakyat, dan sebagainya,” katanya.
Menurut Harry, produk pangan dari hutan umumnya nonberas, sehingga bisa mendorong program diversifikasi pangan. Masalahnya, kata dia, produksi pangan dari hutan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena pola konsumsi yang mengandalkan beras.
“Padahal dengan jumlah penduduk yang kian bertambah dan tingginya konversi lahan pertanian, dominasi beras dalam peta konsumsi semakin memberatkan beban pemerintah dalam mencukupi pangan masyarakat,” tutur dia.
Petani Hutan
Menurut Harry, pola konsumsi yang buruk, terkait erat dengan akses masyarakat dalam memperoleh sumber pangan akibat kemiskinan. Sebab, kenyataannya banyak penduduk miskin yang mengalami rawan pangan justru berada di sekitar hutan.
Data statistik kehutanan tahun 2006 menunjukkan, sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% penduduk tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dan 25% di antaranya tergolong miskin. Sedangkan berdasarkan data Perum Perhutani 2009, di kawasan hutan yang mereka kelola seluas 2,4 juta hektare ada 5.600 desa hutan dan umunya berkategori desa tertinggal.
Dia menambahkan, permukiman desa terutama di sekitar hutan pada umumnya jauh dari sentra produksi pagan, khususnya beras, dan mempunyai keterbatasan transportasi. Hal itu mengakibatkan biaya distribusi pangan sangat tinggi dan menciptakan paradoks, yaitu harga beras relatif tinggi sedangkan harga komoditas lokal rendah.
Harry berharap, petani hutan bisa masuk kelompok petani, sehingga bisa memperoleh bantuan saprodi dari Kementerian Pertanian. Selama ini, kata dia, petani hutan tidak memperoleh subsidi pupuk, benih, dan obat, meskipun sebenamya mereka mempunyai kontribusi besar.
Nama Media  : INVESTOR DAILY
Tanggal            : Jumat, 30 September 2011, Hal. 7
Penulis             : Ina
TONE                : NETRAL