VIVA.co.id – Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi salah satu nawa cita Presiden Joko Widodo.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan selain lahan pertanian yang sekarang telah digarap petani, masih ada 630 ribu hektare kawasan hutan di Jawa Tengah yang potensial. Lahan itu dapat dimanfaatkan untuk pertanian terpadu dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kawasan hutan perlu dipakai karena stok pangan kita makin berkurang,” katanya di sela-sela acara workshop Rencana Aksi Pelaksanaan Integrated Farming System di Kawasan Hutan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat, 16 Januari 2015.
Ganjar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya menggelontorkan dana sebesar Rp750 juta untuk pengadaan bibit padi gogo untuk ditanamn di daerah kesatuan pemangku hutan di Blora, Kendal, Banyumas, Grobogan, Boyolali dan Rembang.
“Harapan kita dengan gelontoran dana tersebut, ketahanan pangan di Jawa Tengah akan bertambah dengan produksi pertanian yang meningkat,” ujarnya.
Tak serius
Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Prof Moh Naiem, mengatakan selama dua dekade, kebijakan pemerintah dalam mendorong kedaulatan pangan tidak dilakukan secara serius. “Saat ini luas lahan produksi pangan di Indonesia berkisar 15,35 juta hektare, padahal yang dibutuhkan capai 24,2 juta hektare.”
Menurutnya, program ketahanan pangan masih bertumpu pada lahan sawah yang mayoritas berada di Jawa, yang lahannya tiap tahun kian menyusut. Karena itu, pemanfaatan hutan negara untuk mendukung sistem pertanian terpadu perlu digallakan dengan cara tetap mempertahankan kondisi hutan.
“Kita sudah mencobanya dengan menanam empat varietas padi di area kawasan perhutani di Jawa Timur dan Jawa Tengah lewat sitem tumpang sari dan gumpang gilir di sela tanaman jati dan pinus,” katanya.
Di KPH Ngawi, Fakultas Kehutanan mengembangkan sepuluh varietas padi gogo. Namun sekarang baru tiga varietas unggulan yang sudah dikembangkan. Tiga varietas padi itu ialah Situpatenggang, Inpago 4, dan Inpari.
Sistem pinjam pakai
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Prof Dr San Afri Awang, mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian bersepakat menyiapkan lahan seluas satu juta hektare untuk meningkatkan produksi pangan di Kalimantan dan Papua.
“Dari satu juta lahan ini, 500 ribu untuk pangan dan sisanya untuk tanaman tebu,” katanya.
Penyediaan lahan satu juta hektare itu, kata San Afri, dalam rangka mendukung pembangunan lahan sawah baru melalui pelepasan kawasan hutan dan sistem pinjam pakai. Selain itu juga disediakan pemanfaatan areal lahan hutan di bawah tegakan hutan seluas 250 ribu hektare, serta kerja sama kemitraan dunia usaha dengan dana CSR produktif seluas 1,6 juta hektare.
San Afri juga menyebutkan sekitar 29 persen lahan hutan dipegang korporasi, hanya 0,58 persen dipegang rakyat. “Saya rasa, pengusaha sudah cukup. Kita coba naikkan 12,7 juta hektare lahan hutan untuk rakyat. Era Presiden Jokowi sangat serius melakukan ini,” terangnya.
Sumber  : viva.co.id
Tanggal  : 17 Januari 2015