BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membangun sebanyak 49 unit bendungan di berbagai daerah di Tanah Air. Keputusan itu diambil untuk mengakomodasi aspirasi para gubernur yang bertekad mewujudkan swasembada pangan pada 2017. “Rencananya, pada lima tahun ini pemerintah akan membangun 30 unit bendungan, tapi semua gubernur ingin membangun bendungan di daerahnya Kita sudah putuskan jumlah bendungan yang akan dibangun sebanyak 49 unit bendungan,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan 34 gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memanggil seluruh 34 gubernur untuk membahas langkah-langkah konkret pembangunan nasional. Hadir pula, jajaran menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Puan Maharani, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, sejumlah gubernur mengungkapkan harapannya membangun bendungan untuk meningkatkan produk- JokoWidodo tivitas pertanian. Dia mengatakan, rencana pembangunan itu akan secepatnya ditindaklanjuti, salah satunya dengan meningkatkan intensitas pertemuan dengan jajaran kepala daerah agar tercipta sinergitas program pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Selain para gubernur, Presiden Jokowi juga akan melibatkan j ajaran bupati dan walikota pada berbagai proyek pembangunan. Novy Lumanauw “Pertemuan ini akan terus kita lakukan. Mungkin bisa bulanan atau mingguan, supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan di daerah, bisa sambung,” kata Jokowi. 27 Waduk Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 21 triliun untuk membangun 27 waduk sesuai Rancangan Proyek Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2015. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pupera Hari Suprayogi mengatakan, tahun ini sebanyak 16 waduk sedang dalam proses konstruksi, lima waduk dalam proses pengadaan lahan, dan enam waduk akan dilelang tahun depan. “Biaya yang sedang ‘on going’ untuk pembangunan 16 proyek waduk saja Rp 10,5 triliun. Proyek yang sedang dalam tahap pengadaan lahan sebanyak lima waduk itu senilai Rp 5,6 triliun.

Dan, yang akan dilelang enam waduk ini kira-kira senilai Rp 6 triliun,” kata Hari Suprayogi, belum lama ini. Dia menuturkan, pembangunan waduk merupakan alternatif utama penyediaan air, terutama saat musim kering. Pembangunan waduk saat ini juga harus multifungsi, bisa untuk pengairan dan pembangkit listrik. Sementara itu, upaya pemeliharaan waduk juga perlu ditingkatkan oleh pengelola agar waduk bisa berfungsi secara maksimal. “Jaringan irigasi punya pola, jadi kalau baru dibangun waduk, wajib dilakukan operasi dan pemeliharaan (OP) rutin. OP dilakukan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sementara itu, masuk tahun kelima harus dilakukan rehabilitasi Kalau OP tidak dilakukan rutin, sebelum tahun kelima bisa direhabilitasi,” papar dia. Tahun depan, kata dia, akan dilakukan rehabilitasi seluas sekitar 4.000 hektare (ha) area irigasi dengan anggaran sekitar I^p 1,2 triliun. Sementara itu, hingga 2019 area waduk seluas 2,45 juta ha area akan direhabilitasi.

Hari Suprayogi juga mengungkapkan, dari 16 waduk utama di Indonesia, tercatat 11 waduk di antaranya dalam kondisi normal, empat dalam kondisi defisit, dan satu waduk kering. Waduk yang dalam kondisi normal yakni Djuanda/Jatiluhur 0awa Barat), Kedungombo, Sempor, dan Wadaslintang (JawaTengah), Sermo (Yogyakarta), Sutami, Lahor, Selorejo, Bening, dan Wonorejo (JawaTimur), dan BiliBili (Sulawesi Selatan). Sementara itu, waduk yang dalam kondisi defisit adalah Keuliling (NAD), Batutegi (Lampung), serta Saguling dan Cirata 0awa Barat). Sedangkan yang kering adalah Waduk Wonogiri 0awa Tengah), kondisi tersebut berdasarkan status per 13 Oktober 2014.

Perpres Waduk Jatigede Sementara itu, pemerintah menargetkan peraturan presiden (perpres) mengenai pembayaran ganti rugi lahan Waduk Jatigede diterbitkan pekan ini. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan uang ganti rugi lahan kepada 11.000 kepala keluarga (KK) senilai Rp 692 miliar pada awal 2015, dan penggenangan waduk ditargetkan terlaksana pada pertengahan 2015. “(Konstruksi) pembangunan Waduk Jatigede sudah 99%, tetapi penggenangan belum dapat kami lakukan, karena masih ada sekitar lebih dari 11.000 kepala keluarga yang belum deal tentang ganti rugi dan kompensasi jaminan hidupnya,” kataMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Kamis (20/11) lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, Basuki mengatakan, pemerintah akan menerbitkan perpres guna memenuhi hak penggantian lahan kepada warga yang masih tinggal di daerah sekitar waduk Dia memaparkan, kebutuhan dana untuk membayar ganti rugi lahan kepada 11.000 KK itu sebesar Rp 692 miliar. Dana tersebut digunakan untuk ganti rugi, jaminan biaya hidup warga selama enam bulan, serta biaya penggantian tempat tinggal. Pembayaran uang ganti rugi ini akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan mengungkapkan, ada sejumlah warga yang pernah mendapatkan uang pembebasan lahan sebesar Rp 29,36 juta setiap KK Pembayaran ganti rugi lahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 55/1993 dan Perpres No 36/2005. Namun, lanjut dia, uang penggantian tersebut dinilai terlalu kecil.

Karena itu, hal ini akan diatur kembali dalam perpres yang segera terbit padapekan depan. Dalam perpres itu direncanakan biaya kompensasi akan disalurkan kepada dua kategori KK, yakni kategori A dan kategori B. Kategori A terdiri atas 4.514 KK yang akan mendapatkan Rp 108,19 juta. Dengan begitu, anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 488,37 miliar. Sementara kategori B terdiri atas 6.555 KK yang akan memperoleh Rp 29,36 juta. Jumlah anggaran kategori ini sebesar Rp 204,2 miliar. Alokasi dana yang pembayaran ganti rugi lahan ini berasal dari APBN 2015. Basuki menambahkan, sebelum Waduk Jatigede perlu dilakukan penggantian dan merelokasi 810.000 pohon milik Perhutani ke area baru senilai Rp 234 miliar.

Pemindahan pohon-pohon ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Akhir tahun ini, proses ini ditargetkan selesai. “Nanti ada surat dari Menko Perekonomian kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempercepat masalah yang ada tanah Perhutani itu,” tutur Basuki. Basuki berharap, proses penggantian ganti lahan milik Perhutani itu dapat secepatnya diselesaikan, sehingga penggenangan Waduk Jatigede bisa segera dilakukan. ‘Tujuannya mudah-mudahan Januari tahun depan pipa efektif dan kami sudah bayar semua, lalu waduk bisa diairi,”ujar dia Penggenangan waduk berkapasitas 980 juta meter kubik (m3) tersebut baru bisa dilakukan pada pertengahan 2015.

Adapun penggenangan membutuhkan kurang lebih satu musim hujan. Namun, upaya ini belum bisa terealisasi akibat masalah sosial belum bisa tertangani. Penggenangan sudah diundur beberapa kali. Sebelumnya, pemerintah pusat menargetkan waduk tersebut diairi pada Februari 2014, tapi diundur menjadi Mei 2014. Namun lantaran masih terkendala masalah sosial, proyek senilai Rp 3,5 triliun ini belum juga bisa digenangi hingga akhir 2014. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pupera Widiarto berharap masalah sosial di proyek senilai Rp 3,25 triliun ini bisa tuntas secepatnya, tanpa merugikan masyarakat “Kami harap ini cepat dan aman, terutama bagi masyarakat yang terkena,” ujar dia (c04/tm/lrd/ant)

Sumber : Investor Daily, Halaman 1 dan 11

Tanggal  : 25 November 2014