Guna mencegah kerusakan hutan rakyat yang berdampak pada bencana, PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (BUMN HL I) menggandeng Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengelolaan hutan rakyat.
Dekan Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Bambang Heru mengatakan, kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman itu berupa konsultasi pelatihan dan pendampingan dalam bindang perencanaan, budidaya, pasca panen, industri hilir, dan pemasaran komoditas kayu cepat tumbuh.
“Selama ini banyak perusahaan dalam mengelola hutan mengatasnamakan hutan rakyat, ternyata untuk kepentingan pribadi. Kita harap, kerjasama ini betul-betul pengelolaan hutan yang berpihak pada rakyat,” kata Prof Bambang Heru di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jumat (8/3/2013).
Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi pertumbuhan dan kesehatan kayu cepat tumbuh yang diusahakan di hutan rakyat.
“Kajian pembangunan model hutan bambu dan lainnya terintegrasi di area wilayah kerjasama PT BUMN HL I yang dapat difungsikan sebagai hutan pendidikan dan hutan wisata,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BUMN HL I Ali Rahman mengungkapkan, pihaknya sengaja menggandeng IPB dalam pengelolaan hutan rakyat. Karena institusi pendidikan ini memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
“Kompetensi keahlian dan pengalaman yang dimiliki IPB dalam pengelolaan hutan dalam segala aspek, baik budidaya, manajemen, hasil hutan, hingga konservasi membuat kami yakin kerjasama ini dapat menghasilkan mutualisme kedua belah pihak dan multiplier efek yang sangat besar,” tukas Ali.
Dia menjelaskan, PT BUMN HL I yang dipimpinnya ini merupakan perusahaan patungan lima BUMN yakni Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara VIII, Perum Jasa Tirta II dan PT Pupuk Kujang.
“Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ekobisnis berbasis agroforestry dan koperasi, PT BUMN HL I melakukan penghijauan pada lahan masyarakat dengan 3 strata. Mulai dari menanam pepohonan pada strata atas, buah-buahan sebagai strata tengah, dan kopi/kakao pada strata bawah,” ungkapnya.
Hingga saat ini, pihaknya telah dilakukan penanaman pada lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan 17.400 KK pada 7 kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
“Untuk DAS Ciliwung dan Cisadane sedang kita rancang pengelolaan hutannya, selain untuk kepentingan ekonomis masyarakat sekitar juga untuk mencegah terjadinya bencana,” pungkasnya. (san)
Penulis : Haryudi
http://metro.sindonews.com :: Jum’at, 8 Maret 2013 ? 21:44 WIB