Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tengah menyiapkan draf inpres penghentian rapat di hotel yang tidak perlu. PESAWAT Garuda Indonesia dengan nomor GA 186 jurusan Medan itu terbang tepat pukul 11.00 WIB, Selasa (4/11). Di kursi nomor 21C kelas ekonomi, duduk Menteri BUMN Rini Soemarno. Saat kembali ke Jakarta, Rini juga duduk di kelas ekonomi, di kursi 21H. Lazimnya, selama ini menteri duduk di kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas. Namun, Rini sengaja duduk di kelas ekonomi untuk mempraktikkan perintah penghematan yang ia gaungkan di jajarannya.

Keesokan harinya, Rabu (5/11), Rini mengumumkan larangan bagi pejabat Kementerian BUMN menggunakan pesawat kelas bisnis untuk kegiatan perjalanan.”Biar tidak ada pemborosan,” kata Rini, kemarin. Bukan hanya Rini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengimbau para pejabat di lingkungan Kemendagri dan di daerah agar menanggalkan pola hidup mewah. Para pejabat diminta menggunakan fasilitas standar seperti pada umumnya. “Saya, termasuk pejabat eselon I dan yang lainnya, kalau ke daerah jangan minta fasilitas VVIP.Gunakan fasilitas biasa saja,” kata Tjahjo saat membuka rapat kerja dengan pejabat eselon I dan II di Kemendagri, kemarin.

Mendagri juga meminta pejabat di Kemendagri dan daerah tidak menggunakan kendaraan mewah.”Jangan seperti mobil dinas DPRD Riau seharga Rp4 miliar.” Selain itu, Tjahjo juga meminta seluruh pejabat di daerah dan pusat tidak menggelar rapat dan menginap di hotel mewah. “Rapat sebaiknya digelar di kantor peme rintahan setempat.” Saat menanggapi larangan tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wiryanti Sukamdani meminta pemerintah selektif. “Kalau seluruh daerah, bisa mematikan industri perhotelan. Efisiensi setuju, tapi misalnya efisiensi perjalanan atau mengurangi intensitas rapat.”

Direktur Keuangan Perum Perhutani Morgan Sharif Lumban Batu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. “Mungkin pembatasan untuk penerbangan singkat.” Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk Agung Wiharto mengungkapkan selama ini direksi menggunakan pesawat kelas bisnis karena sesuai kesepakatan manajemen dan komisaris.”Namun, kami siap melaksanakan instruksi Menteri BUMN.” Inpres penghematan Presiden segera mengeluarkan instruksi bagi kementerian dan lembaga untuk menghentikan pelaksanaan rapat di hotel demi menghemat anggaran. “Kita harus tekan defisit dengan membatasi biaya yang tidak perlu,” kata Wapres Jusuf Kalla, kemarin.

Kalla menyebutkan setiap kementerian mempunyai ruangan cukup untuk rapat dengan maksimal peserta 100 orang. “Namun, apabila kementerian tidak memiliki fasilitas yang menampung orang dalam jumlah besar, boleh menggunakan hotel. Rapat dengan gubernur dan bupati/wali kota yang jumlahnya 1.000 orang tidak mungkin di Kemendagri,” papar Kalla. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menam bahkan, pihaknya tengah menyiapkan draf inpres penghentian rapat di hotel. “Kalau ada yang bandel, ya keterlaluan.” (Kim/Bow/ Wib/X-3).

Sumber   : Media Indonesia, 7 November 2014
Halaman : 1