Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
PADA 2011 PEMERINTAH MENCANANGKAN PROGRAM MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI). DI DALAMNYA, PEMERINTAH MERILIS PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DITUJUKAN UNTUK MENGIKIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI INDONESIA.
Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan pada proyek-proyek infrastruktur, melalui MP3EI diperkenalkan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. Keterbatasan ruang fiskal dalam APBN, sontak membuat pemerintah mendorong BUMN dan swasta untuk terlibat lebih aktif.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peranan BUMN, berikut petikan wawancara Martina Prianti dengan Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional:
Bagaimana peran BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi?
Peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sangat penting. Peran itu di antaranya pertama, dalam mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, dapat melayani masyarakat secara maksimal. Ketiga, menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak.
Keempat, menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. Kelima, dapat membantu mempercepat pertumbuhan nasional. Peran BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara.
Dalam hal ini Pemerintah membuat instruksi khusus bagi BUMN?
Dalam sektor pembangunan infrastruktur, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah dari aspek pembiayaan. Pemerintah saat ini sudah memiliki setidaknya tiga skema pembiayaan yakni; pembiayaan dari APBN dan APBD, BUMN/BUMD dan skema kerja sama pemerintah swasta.
Proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan financial akan diserahkan kepada swasta. Sedangkan BUMN atau BUMD mengerjakan proyek yang secara ekonomi dan secara financial marjinal atau layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara financial.
Untuk itu, BUMN dapat digunakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan tertentu atau yang belum diminati oleh perusahaan swasta. Oleh sebab itu, pemerintah berharap peran BUMN/BUMD, dalam mendukung pertumbuhan dalam memobilisasi dana melalui perbankan dan portofolio serta, pengelolaan aset properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan dibangun.
Bagaimana dengan realisasi MP3EI?
Pelaksanaan proyek-proyek MP3EI sejak diluncurkan 27 Mei 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kondisi ini terlihat dari perkembangan investasi proyek-proyek MP3EI baik di sektor riil maupun infrastruktur yang telah dilaksanakan di pelbagai daerah.
Catatan Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), realisasi proyek-proyek yang telah melakukan ground breaking hingga akhir 2013 senilai Rp 828,71 triliun dari 365 proyek yang tersebar di enam Koridor Ekonomi (KE); KE Sumatera (Rp 133,16 triliun), KE Jawa ( Rp 296,34 triliun), KE Kalimantan (Rp 176,78 triliun), KE Sulawesi (62,72 triliun), KE Bali-Nusa Tenggara ( Rp 53,85 triliun), dan KE Papua-Maluku ( Rp 105,86 triliun).
Selain itu, dalam jangka pendek terdapat proyek-proyek baru akan segera di groundbreaking pada 2014 senilai Rp 628,91 triliun yang terdiri dari 166 proyek. Besarnya nilai proyek karena ada yang carry over seperti; pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta, pembangunan MRT Jakarta, dan pembangunan PLTU Jateng Baru di Batas dengan kapasitas 2 X 1000MW.
Sejauh mana peran BUMN dalam program MP3EI? Kontribusi BUMN dalam mensukseskan MP3EI baik di sektor riil maupun infrastruktur, cukup besar. Hal tersebut, dapat dilihat pada pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Tanjung Benoa yang menjadi jalan tol di atas laut, pertama di Indonesia. Di mana jalan tol tersebut dibangun oleh beberapa konsorsium BUMN; Jasa Marga, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Angkasa Pura dengan sumber pendanaan dari dana korporasi sendiri.
Selain itu, BUMN juga ikut berperan dalam percepatan pembangunan sektor riil terutama di Kawasan Indonesia Timur. Proyek-proyek strategis BUMN yang berperan dalam upaya percepatan pembangunan di Kalimantan Timur seperti pabrik Pupuk Kaltim V dan yang ada di Papua seperti; Sorong West Pasific Hub Port, PLTA Yetni dan Beliem, dan proyek sagu milik Perum Perhutani.
Sementara yang terkait dengan ketahanan pangan, BUMN juga berperan di sektor pertanian dan perkebunan. Seperti di Kalimantan Barat, BUMN telah siap dengan program food estate berupa pencetakan sawah baru sampai dengan 100 ribu hektar yang merupakan proyek kerja sama PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani.
Ditinjau dari sumber pendanaan proyek-proyek MP3EI yang telah ground breaking hingga akhir 2013, BUMN telah melaksanakan investasi sebesar Rp 212,88 triliun atau 25,7% dari total investasi. Sedangkan peran dari lainnya; investasi swasta 39% ( Rp 323,32 triliun), investasi pemerintah 15,9% (Rp 131,71 triliun), dan investasi campuran 19,4% (Rp 160,82 triliun). Adapun yang dimaksud investasi campuran adalah gabungan dana pemerintah dan swasta dengan skema kerja sama pemerintah-swasta, atau gabungan antara BUMN dengan swasta, maupun pemerintah dengan BUMN.
Ada penugasan khusus bagi BUMN?
Untuk mendukung pelaksanaan MP3EI, pemerintah telah memberikan penugasan langsung kepada beberapa BUMN agar bisa mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Penugasan itu seperti; kepada PT Kereta Api Indonesia melalui Perpres 83 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Manggarai-Bandara Soekarno Hatta dan jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Sementera bagi PT Pelindo II atau IPC, melalui Perpres 36 Tahun 2012 untuk membangun dan mengelola Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok.
Saat ini, sedang dipersiapkan Rancangan Perpres tentang penugasan PT Hutama Karya untuk pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera. Di samping itu, juga sedang dipersiapkan Rancangan Perpres mengenai penugasan pembangunan Monorel Jabodetabek kepada PT Adhi Karya Tbk.
Peran BUMN ingin ditingkatkan?
Peran BUMN dalam pembangunan nasional, diharapkan dapat ditingkatkan sebagai salah satu penopang pertumbuhan dan penggerak ekonomi nasional. BUMN, baik di sektor infrastruktur maupun sektor riil, dipandang memiliki potensi yang besar untuk bisa mendukung agenda percepatan pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam MP3EI.
BUMN sebagai salah satu kontributor utama MP3EI, jelas memiliki potensi untuk berperan besar dalam melaksanakan berbagai proyek untuk mempercepat dan memperluas pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat berupa penerimaan negara dan atau dengan mengintensifkan investasi pembangunan infrastruktur baik pembiayaan maupun pelaksanaan.
Sumber : BUMN Track, Hal. 66 – 69
Tanggal : 12 Juni 2014