Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan rencana konsorsium sejumlah perusahaan pelat merah untuk menyewa lahan bakal menguntungkan petani.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, kebijakan tersebut sifatnya hanya untuk jangka pendek dan meningkatkan produksi beras. Saat ini, pemerintah sedang menyusun mekanisme bagi hasil untuk petani yang lahannya disewa.
“Misalnya ,jika sebelum lahan disewa produksi sebesar 5 ton dan sesudahnya menjadi 6,5 ton, maka kelebihan satu setengah ton itu yang dibagi, mungkin 50:50. Pokoknya pasti menguntungkan petani yang lahannya disewa,” ujar.Mustafa.
Menurutnya, rencana penyewaan lahan ini murni bertujuan untuk menambah produksi gabah sesuai target 70,6 juta ton gabah dan membantu stok Bulog.
“Kalau jangka menengah panjangnya itu baru dari Kementerian Pertanian. Di tahun ini ada satu musim tanam lagi yang bisa digunakan untuk menyewa lahan, kemudian di 2012 kami sewa untuk dua musim tanah, begitu seterusnya,” jelasnya.
Mustafa menyatakan, pihaknya siap menggelontorkan dana senilai Rp 4,1 triliun guna mendukung program peningkatan produksi pangan nasional hingga 2014. “Rp 1 triliun untuk 1 tahun hingga 2014,” ujarnya.
Terkait dengan adanya pro kontra terhadap kebijakan tersebut, bekas Dirut Bulog itu mengakui, pihaknya belurn maksimal melakukan sosialisasi kebijakan tersebut dengan baik.
Kementerian BUMN, kata dia, siap mengundang pihak-pihak yang berbeda pendapat. Apalagi, petani mempunyai satu wadah, yakni Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
“Memang ada yang harus dijelaskan lagi agar rencana ini bisa sampai dengan baik ke masyarakat,” katanya. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan produksi beras nasional adalah mencetak sawah baru pada lahan telantar.
Menurut Henry, saat ini ada sekitar 9,2 juta hektar lahan telantar. Karena itu, sebaiknya, pengelolaan dan kepemilikan sawah-sawah baru ini diserahkan kepada petani gurem melalui Program Pembaruan Agraria Nasional. Dengan begitu, niscaya target produksi pangan tercapai. Sebelumnya, Kementerian BUMN mencanangkan Gerakan Produksi Pangan dengan Sistem Korporasi (GPPK).
Beberapa BUMN yang terlibat konsorsium an tara lain, PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri Kedua perusahaan ini bertugas menyediakan benih unggul. PT Pupuk Sriwijaya menyediakan pupuk dan Perum Jasa Tirta I dan II untuk pengairan.
BUMN lain yang dilibatkan adalah Perum Perhutani, PT Inhutani, dan PT Perkebunan Nusantara untuk penyediaan lahan. PT Berdikari untuk produksi jagung dan pakan ternak dan Perum Bulog untuk pengelolaan hasil produksi.
Program ini melibatkan lahan petani seluas 570 ribu hektar yang akan disewa BUMN tersebut untuk budidaya padi. PT Pertani menyewa 200 ribu hektar, PT Sang Hyang Seri 200 ribu hektar, PT Pupuk Sriwidjaja dan Perum Perhutani masing- masing 100 ribu dan 70 ribu hektar. Selain padi, 260 ribu hektar lahan akan disewa untuk budidaya jagung dan 50 ribu hektar untuk kedelai.
Nama Media : RAKYAT MERDEKA
Tanggal : Jumat, 20 Mei 2011 hal 15
TONE : NETRAL
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, kebijakan tersebut sifatnya hanya untuk jangka pendek dan meningkatkan produksi beras. Saat ini, pemerintah sedang menyusun mekanisme bagi hasil untuk petani yang lahannya disewa.
“Misalnya ,jika sebelum lahan disewa produksi sebesar 5 ton dan sesudahnya menjadi 6,5 ton, maka kelebihan satu setengah ton itu yang dibagi, mungkin 50:50. Pokoknya pasti menguntungkan petani yang lahannya disewa,” ujar.Mustafa.
Menurutnya, rencana penyewaan lahan ini murni bertujuan untuk menambah produksi gabah sesuai target 70,6 juta ton gabah dan membantu stok Bulog.
“Kalau jangka menengah panjangnya itu baru dari Kementerian Pertanian. Di tahun ini ada satu musim tanam lagi yang bisa digunakan untuk menyewa lahan, kemudian di 2012 kami sewa untuk dua musim tanah, begitu seterusnya,” jelasnya.
Mustafa menyatakan, pihaknya siap menggelontorkan dana senilai Rp 4,1 triliun guna mendukung program peningkatan produksi pangan nasional hingga 2014. “Rp 1 triliun untuk 1 tahun hingga 2014,” ujarnya.
Terkait dengan adanya pro kontra terhadap kebijakan tersebut, bekas Dirut Bulog itu mengakui, pihaknya belurn maksimal melakukan sosialisasi kebijakan tersebut dengan baik.
Kementerian BUMN, kata dia, siap mengundang pihak-pihak yang berbeda pendapat. Apalagi, petani mempunyai satu wadah, yakni Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
“Memang ada yang harus dijelaskan lagi agar rencana ini bisa sampai dengan baik ke masyarakat,” katanya. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan produksi beras nasional adalah mencetak sawah baru pada lahan telantar.
Menurut Henry, saat ini ada sekitar 9,2 juta hektar lahan telantar. Karena itu, sebaiknya, pengelolaan dan kepemilikan sawah-sawah baru ini diserahkan kepada petani gurem melalui Program Pembaruan Agraria Nasional. Dengan begitu, niscaya target produksi pangan tercapai. Sebelumnya, Kementerian BUMN mencanangkan Gerakan Produksi Pangan dengan Sistem Korporasi (GPPK).
Beberapa BUMN yang terlibat konsorsium an tara lain, PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri Kedua perusahaan ini bertugas menyediakan benih unggul. PT Pupuk Sriwijaya menyediakan pupuk dan Perum Jasa Tirta I dan II untuk pengairan.
BUMN lain yang dilibatkan adalah Perum Perhutani, PT Inhutani, dan PT Perkebunan Nusantara untuk penyediaan lahan. PT Berdikari untuk produksi jagung dan pakan ternak dan Perum Bulog untuk pengelolaan hasil produksi.
Program ini melibatkan lahan petani seluas 570 ribu hektar yang akan disewa BUMN tersebut untuk budidaya padi. PT Pertani menyewa 200 ribu hektar, PT Sang Hyang Seri 200 ribu hektar, PT Pupuk Sriwidjaja dan Perum Perhutani masing- masing 100 ribu dan 70 ribu hektar. Selain padi, 260 ribu hektar lahan akan disewa untuk budidaya jagung dan 50 ribu hektar untuk kedelai.
Nama Media : RAKYAT MERDEKA
Tanggal : Jumat, 20 Mei 2011 hal 15
TONE : NETRAL