MERDEKA.COM (3/11/2017) |Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) mendukung langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang membagikan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Jatim.
“Ini langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Dengan SK ini, masyarakat diberi ijin mengolah lahan” kata Pakde Karwo saat mendampingi Presiden Jokowi dalam rangka penyerahan SK IPHPS dan Kulin KK Tahun 2017 di Desa Brani Wetan, Kecamatan Gading, Kab. Probolinggo, Kamis (2/11).
Pakde Karwo mengatakan, langkah pembagian SK IPHPS dan Kulin KK ini akan berdampak positif pada terwujudnya kecukupan pangan, dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Sejauh ini, kegiatan PHBM telah dilakukan oleh 1.825 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan 857 Koperasi Masyarakat Desa Hutan atau KMDH di seluruh Jatim. PHBM terbukti mampu memberi kontribusi besar bagi peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan.
Dalam lima tahun terakhir, lanjut Pakde Karwo, kegiatan PHBM mampu menyumbang pendapatan rata-rata per tahun sekitar Rp 536 miliar dari kegiatan pertanian. Sementara dari produk perkebunan dan hijauan makanan ternak (HMT) mampu member kontribusi pendapatan sebesar Rp 185 miliar.
Ditambahkan, pembagian SK IPHPS dan Kulin KK ini juga sangat tepat, pasalnya, provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam hutan yang luarbiasa. Pakde Karwo menyebutkan, Hutan Negara di Jatim seluas kurang lebih 1.361.146 hektare atau 28,36 persen dari luas daratan provinsi ini.
Jumlah itu terdiri atas hutan lindung seluas 344.742 hektare, Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam seluas 233.632 hektare, dan Hutan Produksi tetap seluas 782.772 hektare. Sedangkan luas hutan desa PHBM Tahun 2016 seluas 1.007.812 hektare atau sekitar 89 persen dari luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional JawaTimur.
“Kami berterima kasih atas perhatian bapak Presiden yang telah memfasilitasi dan menunjukkan kepeduliannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jawa Timur,” ucapnya.
Sumber : merdeka.com
Tanggal : 3 November 2017