MURIANEWS.COM (7/10/2017) | Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan swasembada kedelai pada tahun 2018. Target ini lebih cepat dari rencana swasembada kedelai semula yang ditetapkan pada tahun 2020.
Hal itu disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto saat melangsungkan pencanangan tanam kedelai serentak di kawasan hutan KPH Gundih di Desa Kalangbancar, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jumat (6/10/2017).
”Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kedelai melalui peningkatan produksi dalam negeri demi terwujudnya swasembada dan kemandirian pangan. Hal ini sesuai cita-cita Nawacita dan amanat undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan,” ungkap Gatot.
Pencanangan tanam serentak kedelai juga dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni dan pimpinan FKPD setempat. Hadir pula, pejabat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Kodam IV Diponegoro, Perhutani, pengurus LMDH dan HKTI.
Menurut Gatot, upaya percepatan swasembada kedelai diawali dengan tanam serentak di 20 provinsi dengan total lahan seluas 500.000 hektare. Yakni, di wilayah Sumatera seluas 153.000 hektare, Jawa 130.000 hektare, Kalimantan 27.000 hektare, Sulawesi 110.000 hektare, dan Nusa Tenggara 80.000 hektare.
“Kegiatan tanam kedelai dengan dana APBN Perubahan tahun 2017 dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang selama ini belum digarap maksimal. Seperti lahan bekas ambang, lahan perkebunan, lahan kering, lahan bera, lahan tidur, lahan pasang surut serta lahan bekas perluasan areal tanam jagung,” jelasnya.
Gatot menjelaskan, tanam serentak dilakukan dalam rangka menyosialisasikan upaya pemerintah menuju swasembada kedelai tahun 2018. Tujuan lainnya untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya petani kalau komoditas kedelai bisa ditanam di seluruh daerah pada berbagai tipologi lahan. Dengan demikian, petani di wilayah masing-masing nantinya termotivasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada kedelai 2018.
“Target semula, swasembada kedelai ditetapkan tahun 2020. Dengan tanam serentak yang dicanangkan di Grobogan ini, target swasembada kedelai kita ajukan jadi tahun 2018,” jelasnya.
Upaya pencapaian swasembada kedelai, lanjut Gatot, membutuhkan komitmen dan kontribusi dari semua pihak yang terkait mulai dari hulu sampai hilir. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan kedelai APBNP 2017 ini, Kementerian Pertanian melibatkan berbagai stakeholders terkait. Seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BULOG, Perhutani/Inhutani, Perguruan Tinggi, TNI, BPKP, Gakoptindo dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan Kedelai APBN-P Tahun 2017, Kementerian Pertanian juga menerjunkan 5.000 penyuluh dan 5.000 mahasiswa/alumni Perguruan Tinggi untuk mendampingi kelompok tani. Pendampingan dimulai dari penyiapan lahan sampai panen dan pasca panen kedelai.
Gatot menambahkan, pemerintah juga berupaya untuk mengatasi anjloknya harga kedelai yang sering dikeluhkan petani. Untuk memberikan jaminan pasar bagi petani, pemerintah berupaya mengatur tata niaga impor kedelai, mengupayakan pelaksanaan regulasi Harga Pembelian Pemerintah mengacu pada Permendag 27/M-DAG/PER/5/2017 sebesar Rp 8.500 per kg. Pemerintah akan mendorong Bulog untuk menyerap hasil kedelai ditingkat petani serta bekerjasama dengan Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo).
“Sejak tahun lalu, pemerintah sudah berhasil untuk tidak impor padi dan jagung. Kedepan, targetnya tidak lagi impor kedelai dengan memberdayakan kedelai lokal,” imbuhnya.
Sumber : murianews.com
Tanggal : 6 Oktober 2017