Bisnis Indonesia – JAKARTA – Perum Perhutani akanmengalokasikan lahan hutan seluas 247.000hektare untuk dapat dimanfaatkan sebagailahan tanam tanaman pangan berupa jagungdan padi oleh masyarakat sekitar hutansepanjang tahun ini.

Dira AztKya

Pengalokasikan lahan 247.000 hektare tersebut naik lebih dari tiga kali lipat dari yang disediakan perusahaan pelat merah sektor kehutanan tersebut pada tahun lalu 73.000 ha. Program ini dinilai dapat membantu kementerian teknis mencapai target produksi padi dan jagung.

Direktur Pengelolan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Heru Siswanto menyampaikan, pengalokasikan lahan untuk tanaman pangan tersebut didasari oleh kesadaran terhadap kebutuhan lahan untuk tanaman pangan strategis yang pemenuhannya masih diimpor.

“Kita tahu selama ini pemerintah untuk komoditas jagung dan beras masih diimpor, terutama impor jagung itu masih cukup besar. Kebutuhan nasionahiya 22 juta ton, produksi berkisar 20,5juta ton, masih besar kekurangannya, jelas Heru saat dihubungi Bisnis, Sabtu (16/1).

Dia merujuk pada impor jagung untuk industri pakan ternak yang mencapai rata-rata 3 juta ton setiap tahun. Pada tahun lalu, meski data Kementerian Pertanian menunjukkan Indonesia surplus beras hingga 9 juta ton, pemerintah memerintahkan Bulog untuk mengimpor beras 1.5 juta ton.

Heru menjelaskan program tumpang sari pada dasarnya telah dikembangkan Perhutani sejak lama, dengan mengerahkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang menjadi wilayah pengelolaan Perhutani.

Sejak diusulkan langsung oleh pemerintah pada Maret 2015, pengalokasian lahan lebih diintensifkan dan program pengembangannya pun tak hanya dilakukan oleh Perhutani, tetapi melibatkan perusahaan BUMN lain.

Secara detail. Perhutani mengalokasikan 43.454 hektare lahan untuk tanaman padi dan 202.975 ha untuk tanaman jagung pada tahun lalu. Pengembangan kedua komoditas tersebut dilakukan baik dengan pola tumpang sari maupun di kawasan hutan tidak produktif pada zona adaptif dan produksi. Pengembangan lahan hutan tersebut tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Pada tahun lalu. Heru mengungkapkan alokasi lahan 73.000hektare telah berhasil menambah produksi jagung nasiona) sebanyak 430.000 ton dan padi 210.000 ton. Target itu dapat dipenuhi dari lahan yang dikembangkan Perum Perhutani,” kata Heru.

DUKUNG PRODUKSI

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring menyampaikan, pihaknya menyambut baik peningkatan alokasi lahan untuk tanaman pangan yang disediakan oleh Perum Perhutani. Program tersebut, katanya, dapat mendukung target produksi komoditas padi dan jagung.

“Untuk peningkatan produksi itu kan kami selalu mengejar tambah tanam. Selain itu, program ini juga memungkinkan petani di kawasan hutan mendapatkan bantuan seperti benih subsidi dan pupuk subsidi,” katanya saat dihubungi, Minggu (17/1).

Hasil mendorong Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat membentuk kelompok tani berbadan hukum sehingga kelak dapat menerima bantuan alat mesin pertanian seperti traktor dan alat tanam atau transplanter.

Selain kawasan tanaman pa-ngan, Heru menyampaikan. Perhutani turut mengalokasikan lahan untuk pengembangan peternakan sapi. Sapi akan digembalakan di kawasan hutan dengan model pengembangan ranch (ternak dilepas dalam kawasan tertentu) atau silvopastura (kegiatan yang menggabungkan peternakan dan kehutanan).

“Untuk peternakan, kami masih mengembangkan skala trial (uji coba). Kami rencanakan 5.000 hektare. Seluas 2.000 hektare di antaranya sudah disinergikan dengan Pemprov DKI Jakarta yaitu kawasan hutan di Jabodetabek yang dikelola Perhutani.” terang Heru.

Selain dengan BUMN seperti Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Berdikari, dan PT Sang Hyang Seri, Perhutani pun turut bersinergi dengan pihak swasta. Untuk pengembangan jagung misalnya. Perhutani telah menandatangani kesepakatan dengan Indofood dan BISI untuk dapat menyerap langsung hasil produksi petani.

Saat ini. Perum Perhutani mengelola 2,44 juta kawasan hutan yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, dan Banten.

Sumber : Bisnis Indonesia, hal. 28
Tanggal : 18 Januari 2016