JAKARTA, PERHUTANI (13/10/2018) | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya melakukan ‘Dialog Nasional Indonesia Maju’ dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Rest Area Urug yang termasuk dalam wilayah hutan Perum Perhutani petak 6 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sukaraja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Singaparna Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya, pada Sabtu (13/10).
Dalam acara ini turut hadir Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementrian LHK Bambang Hendroyono dan jajaran pejabat Eselon I, Walilkota Tasikmalaya Budi Budiman, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Imran Sevia, jajaran Muspida Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta pembawa acara ibu kota Deni Candhra.
Kegiatan ini dihadiri 2.500 undangan yang terdiri dari 1.500 orang Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), 1.000 orang anggota Kelompok Tani Hutan yang berdomisili di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, serta masyarakat sekitar rest area Urug.
Dalam kegitan ini Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan saat ini pemerintah sedang menggalakan program pemerataan ekonomi yang berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat, salah satu nya melalui program Perhutanan Sosial yang digalakan oleh Kementerian LHK yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia.
“Dengan adanya lahan, keinginan dari masyarakat dan adanya kemampuan dalam pengelolaan dengan bimbingan serta pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Perum Perhutani dan Penyuluh Kehutanan. Harapannya masyarakat sejahtera juga bisa menjaga dan mengelola dengan baik hutan di wilayahnya,” tambah Siti.
Siti Nurbaya juga menghimbau dikarenakan cuaca masih panas panas sehingga perlunya kewaspadaan bersama untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan.
Dalam acara Gubernur Jawa Barat M.Ridawan Kamil menjelaskan beliau merasa bangga atas terselenggaranya kegiatan ini, sehingga bisa menjadi motivasi kususnya bagi masyarakat Tasikmalaya untuk lebih maju.
“Untuk mencapai itu semua sebagai Gubernur Jabar saya mendukung dengan program Provinsi Jabar yaitu satu desa satu perusahaan agar tidak ada lagi pengangguran, kredit ‘Mesra’ (Mesjid Sejahtera) tanpa bunga dan tanpa anggunan untuk membantu kesejahteraan dan menanggulangi rentenir,” tambah Ridwan.
Di waktu terpisah Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna menjelaskan dengan program Pemerintah ini masyarakat dapat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungannya, dari hal tersebut masyarakat mendapat sharing benefit. Secara langsung juga menumbuhkan perkonomian sekitar hutan.
“Peran BUMN untuk mendorong dan menciptakan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. selain di Tasik kawasan hutan yang dikelola Perhutani se-Jawa dan Madura juga menerapkan pengelolaan bersama masyarakat desa hutan,” jelas Denaldy. (Kom-PHT/PR/2018-X-32)
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:
Asep Rusnandar – Sekretaris Perusahaan
Telp. (021) 5721282
Fax. (021) 5743579
Informasi tambahan Perum Perhutani di www.perhutani.co.id