Dok.Kom-PHT/Rdb @2015
RANDUBLATUNG, PERHUTANI (13/5) – “Integrated Farming Sistem (IFS) yang dilakukan di kawasan hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah kegiatan yang dilakukan adalah Pertanian, Peternakan, Perikanan, kehutanan”. Demikian disampaikan Kepala Biro Perlindungan sumber daya hutan, Imam Fuji Raharja aat melakukan road show bersama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang dilakukan di empat wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, Pati, Cepu dan Banyumas Timur.
“Saat ini Perhutani dalam mendukung program kedaulatan pangan telah memberdayakan masyarakat desa hutan dalam hal ini LMDH untuk mengoptimalkan lahan kawasan hutan dengan budidaya tanaman palawija tersebut. “ untuk tahun 2014 ini kita coba dulu seluas seluas 45 Ha di KPH Randublatung di Petak 66 dan Petak 18 BKPH Ngliron dan untuk tahun 2015 akan kita perluas IFS ini seluas 155 Ha yang tersebar di empat wilayah diatas” tambahnya.
Integrated Farming Sistem ( IFS ) yang dilakukan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah serta Universitas Gajah Mada Yogyakarta bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan bagi Masyarakat dikawasan hutan.
Kedaulatan pangan yang saat ini di gencarkan oleh Pemerintah melalui pemanfaatan lahan hutan dan Perkebunan bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan melalui penanaman tanaman palawija khususnya padi , jagung dan kedele, dimana ketiga komoditas tersebut menjadi unggulan dalam bercocok tanam bagi petani secara umum.
Dalam IFS ini pola kerja yang diterapkan adalah untuk tahun pertama semua sarana produksi Pertanian meliputi penyediaan benih, pupuk, dan obat hama disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedangkan penyiapan lahan dan pendampingan oleh Perhutani .
“Tahap awal yang dilakukan oleh Perhutani bersama dengan Universitas Gajah mada adalah melakukan pelatihan kepada petani yang tergabung dalam lembaga masyaratak desa hutan dan Petugas lapangan Perhutani yang di pusatkan di Jogjakarta, dan untuk hasil panen palawija pada tahun pertama semua di miliki oleh petani penggarap dengan catatan 20 % dari hasil panen tersebut dicadangkan untuk benih jika akan melakukan penanaman pada tahun berikutnya “, tambah Imam Fuji Raharja.
Untuk mendukung sukses program Nasional Kedaulatan pangan melalui sistim pertanian terpadu tersebut yang diperlukan adalah kolaborasi antar satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah di masing – masing kabupaten “ IFS ini bisa dikatakan sebuah Kolaborasi antar SKPD sehingga tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang petani akan mampu tercukupi stabilitas kebutuhan sandang dan pangan secara nyata” tukas Imam.( Kom-PHT/RDB/ANDHAN)