Dalam 25 tahun ke depan Perhutani dituntut harus mulai tidak menebang pohon. Isu lingkungan internasional dengan pesan yang sama “tidak boleh menebang” juga mulai diakomodasi. ”Terus kami dapat duit dari mana kalau tidak boleh menebang hutan? Karena selama ini kami tahunya hanya mengelola kayu. Namun harus diakui bahwa sumber daya hutan juga mengalami penurunan potensi. Akibatnya, pendapatan dari sektor kayu pun menurun. Makanya, harus terjadi transformasi sumber pendapatan ke zona nonkayu,” ujar Dirut Perhutani Bambang Sukmananto kepada SH, di ruang kerjanya, di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Penghasilan Perhutani dari kayu pada 2011 sebesar 65 persen, dan nonkayu 35 persen. Sebelumnya, pada 2008, penghasilan dari sektor kayu 90 persen dan 10 persen nonkayu. Pada 2014, ditargetkan penghasilan dari kayu berkurang lagi menjadi tinggal 50 persen kayu dan sisanya penghasilan dari nonkayu. Pada 2019, diharapkan penghasilan dari kayu terus menurun tinggal 25 persen, dan pengembangan besar-besaran di sektor nonkayu mulai maksimal dengan porsi 75 persen.

Perhutani menetapkan rencana kerja ekspansif di nonkayu sejak 2008, namun belum bisa dilaksanakan tahun itu. Baru bisa dilaksanakan pada 2011, setelah keluar regulasi PP 72 Tahun 2010. PP ini memudahkan Perhutani bergerak lebih leluasa di nonkayu. Baru di 2011, perseroan mulai bisa melakukan eksekusi menggenjot kecepatan ekspansi.

”Perhutani sudah mencanangkan transformasi bisnis sejak 2008, salah satunya mengkaji ulang program nonkayu. Perencanaan sudah lama, tetapi mentok di eksekusi. Terbentur aturan. Sekarang aturan-aturan sudah lebih sederhana dan memudahkan, sehingga jalannya transformasi bisa lebih cepat,” ujar dia.

Di Jawa, kata dia, yang paling krusial adalah masalah lahan. Belakangan kasus pengambilalihan lahan oleh pemerintah mengemuka dalam bentuk konflik warga dan pemerintah. Jawa sangat crowded, lahan hutan mulai digerogoti, dan lama-kelamaan lahan hutan akan susut. Kalau hanya berpikir mengandalkan pendapatan dari kayu, menurutnya, perseroan tidak bisa bertahan. ”Saya harus cari sumber lain di luar kayu,” ujarnya.

Pada 2012, Perhutani menyiapkan dana belanja modal Rp 350 miliar. Omzet penjualan minimal sama seperti 2011 sebesar Rp 3,7 triliun. Sembari berbisnis, perusahaan ini ditugasi negara untuk menjaga kelestarian hutan produksi di Pulau Jawa, seluas 2,4 juta ha.

Sejumlah strategi bisnis dicanangkan agar pendapatan perusahaan surplus. Ini dilakukan di antaranya dengan sinergi dengan sesama BUMN. Dengan BNI, sinergi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan. Sinergi dengan BUMN rekayasa industri akan dilakukan untuk rencana pembangunan sejumlah industri tepung, sinergi dengan PTKA berupa penyediaan kayu bantalan rel kereta api, dan dengan PT Inhutani 1-5 sinergi dalam penanaman tanaman karet di luar Jawa.

Perhutani juga turut melakukan kerja sama peningkatan produksi pangan dengan PT Shanghyang Sri, PT Pupuk Pusri, PT Pupuk Kujang, dan Pertani untuk intensifikasi produksi pangan di masing-masing wilayah kerja BUMN mitra tersebut.

Perseroan mendukung BUMN yang tidak memiliki lahan untuk bisa memproduksi pangan di lahan hutan. Perseroan juga memiliki sumber-sumber air yang bisa dijadikan energi listrik. Dengan PT Telkom, dilakukan sinergi untuk penyediaan lahan bagi pemasangan menara komunikasi dan TI.

Sejak 2012, Perhutani berkomitmen menyimpan setiap tegakan pohon, dan menunda waktu penebangannya. Sebagai catatan, sejak zaman Reformasi, Perhutani kehilangan potensi hutan akibat dirambah penduduk mencapai 500.000 ha. Oleh karena itu, di era ini Perhutani mengelola sumber daya hutan yang belum dikelola optimal, yakni air, sumber madu, getah-getahan, dan umbi-umbian. Pendapatan perusahaan akan mengalir dari nonkayu ini.

”Kalau kayunya, kami mulai membangun pabrik plywood yang siap ditampung pasar Jepang. Kami juga menargetkan pendapatan dari penjualan karbon secara business to business, ekspansi pabrik di pengolahan gondorukem dan terpentin, mengolah air dan mikrohidro, serta beberapa proyek agroforestry,” ujar dia.

Pihaknya menyadari sumber daya air yang ada sudah terbatas, karenanya Perhutani sebagai BUMN harus menjalankan fungsi penguasaan sumber air. Sedikitnya lima sumber air di hutan di Pulau Jawa telah dikuasai sejak 2011, tiga di antaranya di Jawa Barat (Bandung Barat, Bogor, dan Banten). Dari pengelolaan air ini sudah dibangun industri air minum dalam kemasan bermerek Perhutani. Beberapa di antaranya juga dimanfaatkan untuk sumber energi listrik dari mikrohidro air terjun, Perhutani bermitra dengan Sumarah Energy. Microhidro ini pada 2011 baru MoU di lima lokasi, satu unit investasinya sekitar Rp 5 miliar per unit dilaksanakan 2012. Perizinannya sedang diproses.

”Selama ini orang Perhutani juga tidak percaya diri. Sekarang, kami sudah mulai bisa berhitung. Kalau harga air mineral per botolnya Rp 1.000, kalau 1 juta botol sudah Rp 1 miliar. Ini dibutuhkan kekompakan karyawan, dari pemimpin di Jakarta hingga karyawan terbawah di daerah. Harapan ini harus dipelihara dan direalisasikan secara bertahap. Saya memerlukan kerja tim yang bagus. Saya harus benahi teman-teman. Saya juga turun ke bawah, termasuk juga harus bicara dengan para penyadap di lapangan,” tutur dia.

Perhutani terus berbenah dan membuka mata. Sekarang ini, zamannya kerja keras. Ia pun dituntut merevolusi model kinerja yang dulunya bergaya kerja instan dan menumbuhkan kepercayaan diri karyawan. Ini sebuah transformasi bisnis dari atas ke bawah. Tidak ada lagi cerita cari duit dengan instan. Ia sadar dalam pengelolaan masa depan ini, Perhutani harus maju dan berpikir maju.

”Konsekuensinya kami harus mengubah pemikiran orang, harus peduli, harus banyak mengekspose visi baru ini. Perhutani sudah bukan nebang-nebang lagi. Saya baru bulan kelima menjabat di Perhutani,” ujar Bambang.

Perhutani tahun ini, kata dia, oleh Menneg BUMN, akan diberi tugas mengelola wilayah hutan di luar Jawa, bekerja sama fdengan Inhutani, melalui proses penggabungan Inhutani 1-5 di bawah struktur perusahaan Perhutani.

Namun tantangannya, di luar Jawa, penduduknya suka menebang dan tidak suka menanam pohon, overhead cost relative sangat tinggi, masyarakatnya tidak kooperatif, dan tidak mudah diajak memelihara hutan. ”Peran gubernur dan pemda kuat sekali, tidak seperti di Jawa,” kata dia.

Rencana pengelolaan hutan di luar Jawa ini, lanjut dia, prioritasnya luar di Sumatera dan Kalimantan. Pihaknya akan mengurangi sumber daya manusia yang tidak efisien.

”Agroforestry”
Berdasar pada kesadaran agar perseroan mengompensasi tebangan yang terus menurun, Perhutani akan berfokus pada bisnis nonkayu dengan added value yang tinggi.

Tahun ini, Perhutani akan meluncurkan sejumlah pabrik agroforestry, di antaranya pabrik tepung mocaf (cassava modified) berbahan baku tepung singkong, pabrik tepung porang berbahan baku tanaman umbi berlokasi di Ngawi, Nganjuk, dan Saradan yang siap dilempar ke pasar ekspor Jepang.

Pabrik tepung sorgum juga akan segera menyusul pertengahan 2012, yang bekerja sama dengan BUMN Hijau Lestari 1, dan sudah dilakukan penanaman berskala luas sejak akhir 2011. Juga akan dibangun pabrik pengolahan getah sirlak, hasil sekresi ludah kutu lak.

”Proyek agroforestry 2012 sudah jalan. Dananya baru dialokasikan Rp 30 miliar untuk produksi air minum dalam kemasan dan sumber energi listrik mikrohidro dari air terjun. Dana itu belum mencakup untuk aneka pabrik tepung,” katanya.

Untuk rencana perdagangan karbon, pihaknya menjadwalkan pada 2012 Perhutani sudah bisa melaksanakannya secara business to business. Pihaknya sudah mengganti sebagian sumber energi fosil ke nonfosil. Calon pembeli akan datang ke tempatnya untuk melakukan verifikasi.

”Kami tidak pilih jalur CDM,” ujar dia. Perhutani sedang menghitung efisiensi penggunaan energi pada industri-industri milik Perhutani seperti penggunaan boiler, pemakaian briket janjang sawit, dan daun energi solar diganti limbah kayu. kayu putih. Kamu sedang menghitung berapa, kalau sesuai nilainya.

Kompensasinya dari perusahaan-perusahaan yang dituntut kontribusinya. Perhutani meng-hire perusahaan konsultan karbon Korea. Potensi penyerapan emisi hutan Perhutani di Jawa sebesar 150 miliar ton kubik ekuivalen emisi. Nilai penggantiannya US$ 5 per ton.
”Kalau India, 200 ton bisa mendapat US$ 800.000 uang tunai,” ujar dia. Indonesia belum ditunjuk siapa yang akan menjadi regulator untuk menyetujui dan mengawasi perdagangan karbon. Lembaga sertifikasi karbon sudah banyak, namun banyak perdagangan karbon dilakukan secara b to b, seperti yang dilakukan maskapai KLM.

Dalam rangka menempuh opsi diversifikasi produk, lanjut dia, pada beberapa bulan lagi di 2012 akan dibuka kebun tanaman bahan baku pellet kayu seluas 10.000 ha. Pellet kayu sangat dibutuhkan pasar internasional sebagai sumber bahan baku energi nonfosil.

Sumber bahan bakunya antara lain tanaman akasia, pinus, sawit, tebu, dan jerami padi. Saat ini sedang disusun studi feasibility-nya. Perhutani dalam perusahaan join venture dengan Korea ini nantinya sebagai pemasok bahan baku.

”Pembelinya sudah ada di pasar Korea,” ujar dia. Perhutani akan membangun industri plywood berkapasitas input bahan baku 48.000 meter kubik per tahun, pasarnya ke Jepang. Nilai investasinya Rp 38,3 miliar. Ini bakal jadi pabrik plywood pertama milik Perhutani. (CR-27)

SINAR HARAPAN :: 16 Januari 2012, Hal. 15