Sembilan puluh dua ribu hektar hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani masih berpotensi konflik. Kasus tenurial masih sering terjadi di Kabupaten Cilacap, Boyolali, Blitar, Malang, Kraksaan, Lumajang, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bogor, Majalengka Indramayu, Rangkasbitung, dan Bogor.

Hal itu dikemukakan Dirut Perum Perhutani Bambang Sukmananto usai melakukan penandatanganan kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha  Negara (Jamdatun) Burhanuddin di Ruang Rimbawan, Kementerian Kehutanan Jakarta, Selasa (12/6). Bambang Sukmananto mengakui, kecenderungan konflik akan terus ada jika perusahaan mengabaikan keberadaan rakyat.

“Dari 2,4 juta hektar hutan yang jadi tanggung jawab Perhutani, 92.000 hektar di antaranya masih ada konflik. Namun, kini penanganannya berjalan baik lewat Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM),” jelas Bambang. Menurut dia, kerjasama lewat PHBM sudah berhasil dan tidak ada keberatan rakyat sekitar hutan.

“Kalau di sekitar hutan, pasti rakyat tidak complain. Rakyat yang di luar itu biasanya yang ribut,” jelas Bambang. PHBM Perhutani, selama ini telah menyerap 600.000 tenaga kerja langsung. Menurut dia, optimalisasi PHBM di sekitar hutan sekaligus penyadaran kepada masyarakat untuk menekan gangguan keamanan di kawasan hutan.

“Sejak 2001 nilai PHBM dari kayu dan non-kayu yang dibagikan kepada rakyat sampai Rp 20,8 milyar,” jelas Bambang. Untuk mengikat keseriusan menangani konflik tenurial, Perum Perhutani bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan sebagai aset negara sesuai PP No. 72/2010 tentang Perum Kehutanan Negara.

Menurut Bambang Sukmananto, kerjasama ini merupakan wujud dukungan Kejaksaan Agung terhadap Perhutani dalam menyelesaikan konflik tenurial di masing-masing unit kerja. “Kerjasama ini bagian dari solusi tepat menjalani komitmen bersama mewujudkan eksistensi kawasan hutan sebagai aset negara,” jelas dia. (Andi.S/ADR/HF)

(Editor : Heri Firmansyah)
rri.co.id :: Selasa, 12 Juni 2012