Bencana longsor sepanjang tahun mengintai lereng Gunung Wilis di Jawa Timur. Dengan kondisi lereng yang terbagi dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan permukiman penduduk, diperlukan sinergi untuk menanggulanginya. Warga bersama pemangku kepentingan lainnya menggalakkan reboisasi dan transmigrasi sebagai solusinya.

Sebagai pengelola kawasan hutan produksi di lereng Wilis, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun, Jawa Timur, turut serta menanggulangi bencana longsor dengan menggalakkan reboisasi atau penanaman pohon. Agar manfaat yang dicapai maksimal, penanaman tidak hanya difokuskan pada lahan kritis, tetapi juga pada lahan-lahan kosong yang ditimbulkan oleh aktivitas tebang habis dan tebang pembangunan.

Administratur KPH Madiun, Istiono mengatakan, ada dua tipologi hutan di lereng gunung setinggi 2.552 meter di atas permukaan laut itu. Pertama, lereng paling atas yakni hutan pinus. Kemudian, turun sedikit adalah hutan produksi dengan tanaman utama Jati dan kayu rimba seperti mahoni, flamboyan, kesambi, dan johar. Hutan produksi inilah yang menjadi target peremajaan karena tingginya penebangan baik untuk pemanenan hasil maupun akibat penjarahan.

Pada tahun 2011, dari 31.000 hektar areal hutan produksi di lereng Gunung Wilis yang dikelola KPH Madiun, 31.000 hektar di antaranya akan menjadi sasaran reboisasi. ”Dengan dituntaskannya penanaman secara menyeluruh, sudah tidak ada lagi lahan kritis atau gundul,” ujarnya.

Perhutani KPH Madiun mengaku telah menyiapkan bibit tanaman kurang lebih 2 juta plances, terdiri dari tanaman jati stek pucuk sekitar 650.000 plances dan bibit rimba berupa mahoni, flamboyan, sengon, dan lain-lain sekitar 1,4 juta plances. Bibit ini akan ditanam pada tanah-tanah kosong akibat penjarahan hutan maupun kebakaran hutan.

Tentu saja, Perhutani tak mampu bekerja sendiri. Mereka butuh dukungan warga sekitar untuk menyukseskan program reboisasi. Masyarakatlah yang memantau berhasil tidaknya tanaman muda ini beradaptasi dengan lingkungan riil di tengah hutan. Betapa pentingnya peran masyarakat, bisa dikatakan, merekalah penentu berhasil tidaknya program reboisasi. Karena itu, hubungan yang dibangun Perhutani dengan masyarakat sekitar ini tidak semata antara pemberi kerja dan pekerja, melainkan harus menyentuh sampai pada tingkat emosional penduduk.

Harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi hutan dan pentingnya bagi kehidupan flora dan fauna serta penduduk di sekitar. Kepentingan itu tidak semata soal ekonomi, tetapi juga soal ekologi seperti mencegah longsor dan menjaga sumber air. Syukurlah, rangkulan ini disambut baik oleh masyarakat. Mereka sadar tak bisa mengandalkan siapa pun bahkan pemerintah untuk membantu. Segala upaya mereka tempuh demi selamat dari bencana longsor. Mulai yang paling sederhana yakni waspada apabila mendengar suara gemuruh atau hujan deras, hingga pergi transmigrasi.

Adalah Nurul (28), satu dari puluhan warga di lereng Wilis yang memilih jalan transmigrasi. Dengan mantap, ia tinggalkan kampung halamannya di Desa Bodag, Kecamatan Kare, di penghujung Oktober 2011 lalu. Bersama dengan 24 keluarga lainnya dari berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun, Nurul bertolak ke Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Didampingi suami dan anak semata wayangnya, ia bulatkan tekad mengikuti program transmigrasi pola umum yang dibiayai pemerintah. ”Dari dulu memang ingin transmigrasi supaya kehidupan kami lebih baik dan tidak terus dihantui ketakutan. Di sini (Madiun) kami tidak bisa berkembang dan hidup dengan ketakutan, seperti dikejar longsor,” ujarnya.

Nurul sejatinya hanyalah satu dari 900 keluarga di Bodag yang hidup dalam ancaman bahaya longsor. Bahkan, ia merupakan satu dari enam keluarga yang menjadi korban longsor, pada Januari 2011 lalu dengan kondisi rumah hancur. Secara geografis, kampung Nurul berada di lereng Gunung ”mati” Wilis bersama dengan puluhan desa lain yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang, Dagangan, Kecamatan Saradan, dan Kecamatan Wungu. Kepala Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, di Bandung, merekomendasikan masyarakat di Desa Bodag direlokasi demi menghindari bencana.  Relokasi ini menjadi satu-satunya solusi karena sifat dari gerakan tanah tidak bisa diprediksi. Gerakan tanah bisa terjadi kapan saja tanpa menunjukkan gejala awal.

Persoalannya, relokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Di samping butuh biaya besar, masyarakat juga belum tentu bersedia pindah dari kampung halamannya. Alasannya beragam. Contohnya sudah telanjur mengakar dengan lingkungan sosial di tempat itu sejak kakek buyut hingga beranak-pinak. Mengacu pada kondisi itu, kalaupun warga setuju dengan relokasi, persyaratan yang mereka ajukan pasti tidak sedikit. Misalnya, tempat baru tidak boleh jauh dari Desa Bodag. Atau, kalaupun lokasinya jauh, berarti pemerintah harus menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah yang sulit dipenuhi oleh pemerintah. Alih-alih menyediakan lapangan kerja baru, menyediakan lahan saja pemerintah daerah beralasan tidak ada anggaran. Sebab, tidak murah menyediakan lahan untuk ditempati 900 keluarga.

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, lokasi yang paling memadai untuk relokasi adalah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun. Namun, lagi-lagi itu tidak gampang menggunakan lahan hutan. ”Kalaupun kita punya anggaran untuk ganti rugi, belum tentu Perhutani mau memberinya. Proses perizinannya sangat rumit dan berbelit. Masalah penggantian lahan hutan di daerah Kedungbrubus saja makan waktu bertahun-tahun dan belum selesai sampai sekarang,” ujarnya. Berangkat dari fakta itulah, pemerintah setempat bersama masyarakat Bodag mencari formula paling tepat untuk menghadapi bencana longsor. Jalan transmigrasi seperti yang ditempuh Nurul, dinilai sebagai jalan terbaik. Di samping biayanya murah dan ditanggung oleh pemerintah pusat, dengan meninggalkan Bodag, berarti juga terhindar dari bencana longsor. Sekretaris Badan Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun, Setiyono, mengatakan, untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari bencana, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana.

Nama Media  : KOMPAS
Tanggal          : Jumat, 25 November 2011, Hal 24
Penulis            : Runik Sri Astuti
TONE               : NETRAL