UNDANG-UNDANG

1.	UUD 1945
2.	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.	UU No. 5 Tahun 1995 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati
4.	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
5.	UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
6.	UU No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
7.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
10.	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
11.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12.	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
13.	UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
14.	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
15.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PEMERINTAH

1.	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.	PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3.	PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Negara
5.	PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
6.	PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
7.	PP No. 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
8.	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.	PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
10.	PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan dan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perum Perhutani
11.	Peraturan Menteri Kehutanan P.23/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan Pada Perum Perhutani
12.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
13.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
14.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
15.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persayaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
16.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan
17.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
18.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provisi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
19.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
20.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
21.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
22.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

KOMISI INFORMASI

1.	Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
3.	Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4.	Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

PERUM PERHUTANI

Surat Keputusan & SOP terkait Informasi Publik

 

1.	Surat Keputusan direksi Perum Perhutani No. 101/KPTS/DIR/09/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Perhutani
2.	Prosedur Kerja Sistem Manajemen Perhutani tentang Layanan Informasi Publik
3.	Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 105/KPTS/DIR/9/2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Perum Perhutani
4.	Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 104/KPTS/DIR/9/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Perum Perhutani

Daftar Rancangan Peraturan Keputusan Direksi Perum Perhutani

1.	Daftar dan Peraturan Direksi Perum Perhutani
2.	Rancangan Peraturan dan Keputusan Direksi Perum Perhutani

Rancangan Surat Keputusan Mengenai Informasi Publik

1.	Rancangan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Perhutani
2.	Rancangan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Perum Perhutani
3.	Prosedur Kerja Pelayanan Informasi Publik
4.	Prosedur Kerja Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
5.	Prosedur Kerja Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
6.	Prosedur Kerja Uji Konsekuensi
7.	Prosedur Kerja Pendokumentasian Informasi Publik