"Loading..."

Rp 10 M APBD 2014 untuk Pembebasan Lahan Proyek JLS di Malang

KOMPAS Online, Malang – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalokasikan dana Rp 10 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 untuk menuntaskan pembebasan lahan milik Perhutani dan warga yang terkena proyek pembangunan jalan lintas selatan.

“Lahan (berikut pohon atau tegakan) milik Perhutani dan warga yang terkena proyek JLS dan masih belum kami bebaskan mencapai 148,14 hektare,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Edi Suhartono, Jumat (29/11/2013).

Lokasi yang belum tuntas pembebasannya, sebut Edi, antara lain di kawasan Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kawasan Goa China, Kecamatan Gedangan, serta di sekitar Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo.

Edi mengatakan pembebasan seluruh lahan butuh dana Rp 15 miliar tetapi pada APBD 2013 baru mengucur Rp 10 miliar. Dia mengatakan mekanisme penganggaran untuk JLS sudah diatur di peraturan daerah yang mengalokasikan dana cadangan Rp 15 miliar untuk dua tahun anggaran.

Sejak proyek JLS yang melintasi delapan wilayah kabupaten di Jawa Timur itu dicanangkan pada 2002, Pemkab Malang sudah membebaskan lahan seluas 63,88 hektar serta membayar ganti rugi pohon tegakan yang berada di atas lahan milik Perhutani yang telah dibebaskan. Nilai yang sudah dibayarkan ke Perhutani untuk mengganti lahan dan tegakan adalah Rp 13 miliar.

Total lahan yang harus dibebaskan untuk proyek JLS mencapai 630 hektar. Selain di Kabupaten Malang, proyek ini juga mencakup wilayah lain, yakni Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Kabupaten Blitar, Trenggalek, dan Pacitan.

Delapan pemerintah daerah yang wilayahnya terlewati JLS berkewajiban membebaskan lahan. Adapun penggarapan pekerjaan fisik termasuk sarana pendukung seperti jembatan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Edi berharap JLS segera rampung. “Sehingga mampu menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian di wilayah selatan Malang yang selama ini terkendala infrastruktur,” kata dia.

Jurnalis : Palupi Annisa Auliani
Kompas Online | 29 November 2013 | 09.52 WIB

Share:
[addtoany]