"Loading..."

Setahun Jokowi, Indonesia Banyak Perubahan Positif

Sudah setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, ternyata banyak perubahan positif meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan turunnya harga komoditas ekspor yang melanda negeri ini.

Perubahan positif itu terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur serta kebijakan ekonomi jangka panjang. Hal itu terungkap dalam acara diskusi yang diadakan Markplus Center Public Services di Jakarta, akhir pekan lalu.

Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar dalam diskusi itu mengatakan, sejak Jokowi memimpin pada 2014 lalu, Indonesia banyak mengalami pembenahan dalam hal investasi dan daya saing.

“Saat ini kita masuk dalam posisi 16 besar negara dengan ekonomi paling berkembang di dunia, dan pada 2030 Indonesia bisa masuk tujuh negara dengan ekonomi terbesar di dunia bila pemerintah terus medorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Mustoha.

Ia juga mengungkapkan, rencana pemerintah masuk dalam Trans Pacific Partnership (TPP) pada 2016 merupakan langkah maju dalam menarik ekonomi Indonesia lebih maju dan tidak ditinggalkan oleh investor.

Dampak positif lainnya juga diungkapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Marketeers Association (IMA) periode 2015-2017, Arif Wibowo.

Ia melihat Indonesia sejak dipegang Presiden Jokowi jauh lebih kompetitif dan mampu berdaya saing ketimbang negara-negara berkembang lainnya. Hal ini terlihat dari Global Competitiveness Index yang meloncat dari posisi 74 ke posisi 20.

“Beliau sangat mendukung industri pariwisata dalam negeri dengan membebaskan visa bagi 90 negara, dan keputusan ini terobosan untuk semakin mengenalkan keindahan wisata dalam negeri pada turis mancanegara,” kata dia.

Hal positif lainnya juga terlihat dari upaya pemerintah menumbuhkan usaha kecil menengah, dengan menyusutkan persentase bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari angka 22% menjadi 12%, dan akan diperkecil lagi menjadi 9% pada tahun-tahun mendatang. Namun Arif meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur di 230 bandara, pasalnya 70% dari bandara itu masih mengandalkan visual landing.

“Dampaknya rotasi pesawat menjadi pendek sehingga membebankan maskapai penerbangan yang antre untuk lepas landas atau mendarat,
dan di sebagian besar lokasi pariwisata unggulan belum bisa dilandasi pesawat tipe 737 dan 720,” tambahnya.
Sedangkan, mantan Vice Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Supamo Djas-min memuji keputusan berani Presiden Jokowi menghentikan lebih dari Rp 200 triliun subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dan membelenggu Indonesia selama ini.
“Pak Jokowi punya keberanian seorang leader, beliau berani melakukan yang benar, dia fokus pada infrastruktur dan swasembada pangan, sehingga buying power masyarakat lambat laut meningkat,” kata dia.

Hal Fundamental
Ia juga menilai, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak di era sebelum Jokowi sudah dilanjutkan kembali sehingga ekonomi domestik berkembang, dan berbagai implementasi kebijakan di daerah sangat terasa.

“Dari kacamata seorang marketing, sosok Jokowi tidak hanya menimbulkan persepsi masyarakat saja, tapi value of goverment benar terasa langsung oleh masyarakat, berbagai pembangunan infrastruktur nanti akan sangat terasa pada 2017 dan 2018,” lanjutnya.

Sementara itu, Managing Director Siloam Hospitals Group Anang Prayudi mengungkapkan dua hal fundamental yang disentuh Presiden Jokowi saat terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 lalu adalah pendidikan dan kesehatan.

‘Kalau kita bicara kesehatan, tantangannya sangat luar biasa, industri kesehatan di South East Asia sifatnya fast growing meski pene-tra-sinya rendah, padahal pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi, jadi kebutuhan akan layanan kesehatan juga akan terus meningkat,” kata Anang.

Ia berharap agar pemerintah pusat perlu mempermudah izin bagi pihak swasta untuk membangun rumah sakit (RS) di daerah, yang saat ini untuk membuka RS harus memenuhi 102 peraturan prasyarat.
“Masih harus ada sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” ungkap Anang. [C-7]

Tanggal : 30 November 2015
Sumber : Suara Pembaruan