SUARA MERDEKA, JAWA TENGAH (22/6/2016) | Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Blora dipaparkan Bupati Djoko Nugroho di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo, Senin (6/6), dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Jateng di Semarang.
Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Arief Rohman, Bupati menyampaikan masalah kemiskinan yang dihadapi Blora. “Kantong-kantong kemiskinan di Blora sebagian berada di desa-desa hutan. Wilayah Blora 49 persen adalahhutan yang di dalamnya terdapat 83 desa. Desa hutan inilah yang menjadi kantong kemiskinan, karena akses perekonomian, kesehatan, dan pendidikan mereka tertinggal,” kata Bupati.
Dia menilai ketertinggalan itu karena buruknya akses infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Setidaknya ada 211.000 jiwa yang ada di seluruh desa hutan se-Kabupaten Blora, dan merekabutuhperhatian ekstra. Komitmen Bersama
“Untuk menuju desahutan haras melewati jalan Perhutani yang sebagian besar rusak parah. Pemkab mau memperbaiki jalan itu haras izin dulu kepusat dan proses-nya rumit. Memasang pal listrik di hutan saja izinnya bertele-tele, apalagi memperbaiki jalan. Saya harap Gubernur bisa membantu agar warga kami yang ada dipedesaan hutan bisa memiliki akses yang baik untuk pertumbuhan ekonomi sebagai wujud pengentasan kemiskinan,” kata mantan Komandan Kodim Rembang ini.
Dia menyakini kemiskinan desa hutan tidak hanya dialami Blora, tetapi juga daerah lain yang memiliki hutan. “Harus ada komitmen bersama dengan kepala daerah kabupaten lain yang senasib dengan Blora, agar masalah ini bisa dipecahkan bersama,” ungkapnya
Mendengar paparan Bupati, menurut Wabup Arief Rohman, Gubernur Ganjar Pranowo langsung memberikan tanggapan.
“Gubernur langsung menyikapi dengan akan mengumpulkansemua kepala daerah yang memiliki wilayan hutan untuk duduk bersama, menyatukan misi pengentasan kemiskinan desa hutan. Perhutani akan diajak rembukan agar pengentasan kemiskinan di desa hutan bisa mendapat dukungan,” ungkap Arief Rohman yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Blora Dia mencontohkan Grobogan, wilayah kabupaten tetangga Blora ini juga memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan desa hutan. “Jadi, semua kepala daerah yang wilayahnya ada hutan, akan dikumpulkan Gubernur. Semoga ini signal baik agar pengentasan kemiskinan bisa berhasil,” tandasnya. (Abdul Muiz-37)
Tanggal : 22 Juni 2016
Sumber : Suara Merdeka