Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus sesuai dengan arah pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, yakni 6,7 persen tahun ini. Reformasi BUMN juga harus dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yudhoyono menegaskan hal itu, ketika membuka Sidang Kabinet Terbatas Bidang Perekonomian di Kantor Presiden, Jln. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).

Yudhoyono juga menginginkan agar BUMN dapat mengambil peran aktif, terutama di bidang investasi, khususnya sesuai perencanaan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). ”Reforrnasi BUMN juga bertujuan untuk meningkatan kinerja. Pengembangan bisnis BUMN harus benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tolong dihitung dan diukur, karena ini juga sangat penting untuk kita lakukan,” ujarnya.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, Yudhoyono menyinggung peran BUMN melalui dana corporate social responsibility (CSR) yang dinilai sangat besar. Ia berpesan agar penggunaan dana CSR BUMN ini digunakan secara tepat. ”Saya mendapatkan penjelasan dari Menteri BUMN, bahwa CSR dari jajaran BUMN itu besar. Oleh karena itu pastikan bahwa penggunaan CSR ini tepat. Saya juga ingin CSR ini lebih banyak digunakan bersama-sama dengan pemerintah dan pihak lain untuk mengurangi kemiskinan masyarakat kita,” katanya.

Privatisasi
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang mempersiapkan agar BUMN segera melakukan privatisasi/ initial public offering (IPO). Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, target pemerintah akan menurunkan jumlah BUMN tahun ini dari 141 menjadi sekitar 120 BUMN. Misalnya, beberapa BUMN perkebunan akan dimerger menjadi sebuah holding tahun ini agar cepat menimbulkan tata kelola perusahaan yang baik.

”Ini sangat menguntungkan bagi kita, tidak hanya dalarn meningkatkan laba tapi juga meningkatkan produktivitas,” ujar Hatta. Pada kesempatan yang sama, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan membenarkan, rencananya tahun ini pemerintah akan menyederhanakan jumlah BUMN perkebunan yang kini berjumlah 15 menjadi tinggal satu BUMN. Sementara, lima BUMN bidang kehutanan akan diintegrasikan dengan Perhutani. Dengan demikian, target penyederhanaan BUMN sebanyak 20 akan dapat dicapai. “Intinya paling sedikit tahun ini berkurang 20 BUMN,” ujar Dahlan. (A-156)***

Pikiran Rakyat :: 9 Februari 2012, Hal. 8