"Loading..."

Targetkan 354,2 Hektare untuk Kedelai

JAWAPOS.COM (20/7/2017) | Sebagai upaya membantu pemerintah untuk ketahanan pangan, lahan Perhutani KPH Parengan seluas 354,2 hektare (ha) bakal ditanami kedelai. Perluasan area tanam (PAT) tahun 2017 itu kemarin (19/7) secara simbolis dibuka dengan acara tanam kedelai bareng. Acara yang dimulai pukul 10.00 itu dihelat di petak 8A RPH Guwoterus, BKPH Mulyoagung, KPH Parengan, wilayah administratif Desa Guwoterus, Kecamatan Montong.

Hadir pada acara tersebut, sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban. Antara lain Kadivre Perum Perhutani Jatim Sangudi Muhammad, ADM/KKPH Parengan Ir. Widhi Tjahjanto M.M, Wanda investor dari CV Agro Surantani Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Wakapolres Tuban Kompol Kuswara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, muspika Montong, serta undangan.

Dalam pencanangan tersebut diagendakan, bulan ini lahan seluas 11 ha sudah tertanam kedelai. Harapannya, target penanaman kedelai pada lahan seluas 354,2 ha bisa terealisasi hingga akhir tahun ini. Kadivre Perum Perhutani Jatim Sangudi menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan 23 ribu hektar lahan di Jawa Timur hingga akhir tahun ini harus ditanam kedelai.

Dikatakan Sangudi, setelah target tersebut terpenuhi, pada 2018 pemerintah menambah target area yang harus ditanami kedelai seluas 50 ribu ha. Agar target tersebut pada tahun depan tidak terlalu berat, dia mengimbau petani dan tim bisa mengoptimalkan kinerja. ‘’Saya berharap petani jangan asal tanam. Mari sama-sama memajukan Indonesia sebagai negara ketahanan pangan tanpa bahan pokok impor,’’ harap Sangudi.

Untuk memenuhi target tersebut, ada 14 kelompok kerja (pokja) yang bakal ditugasi menanam kedelai di wilayah Tuban. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro baru satu pokja. Selain kedelai, Sangudi juga membeberkan target area Jatim yang wajib ditanam jagung seluas 70 ribu ha dan tebu 46 ribu ha.

Untuk pembiayaan, terang Sangudi, sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sehingga, petani tidak perlu khawatir karena segala kebutuhan sarana produksinya sudah dicukupi dan dikoordinir masing-masing pokja.

Jika program-program tersebut terealisasi, Indonesia sebagai negara agraris tidak perlu lagi impor bahan pokok. Dan, tentu saja menghijaukan dan menyuburkan lahan Perhutani. Kesejahteraan petani pun terangkat. ‘’Ini untuk kebaikan bersama. Indonesia sebagai negara agraris harus mandiri dan tidak perlu impor,’’ tegas Sangudi di hadapan petani yang hadir.

Sumber : jawapos.com

Tanggal : 20 Juli 2017