Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membantah telah melakukan komersialisasi hutan konservasi. Menurutnya yang terjadi adalah pelibatan swasta seperti Antam dan Chevron dalam pengelolaan hutan ini sebagai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya.
Kepada wartawan Koran Jakarta, Mochamad Ade Maulidin di kantornya, Senin, pekan lalu, Zulkifli juga menuturkan tentang berbagai hal, termasuk penanganan illegal logging dan kerja sarna dengan Norwegia dalam pengurangan emisi karbon. Berikut petikan wawancara lengkapnya :
Kementerian Kehutanan dituding melakukan komersialisasi hutan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, benarkah?
ltu yang nulis bodoh. Mereka memberitakan yang mereka tidak mengerti. Kami itu justru menjadikan Halimun Salak sebagai pusat keanekaragaman hayati terbesar di Pulau Jawa, syukur-syukur bisa terbesar di Asia Tenggara.
Yang mengelola ini sekarang adalah Kementerian Kehutanan, cuma kami didukung oleh pihak lain karena anggaran kementerian terbatas. Kami didukung dan disponsori oleh dana CSR (corporate social responsibility, Red)-nya Aneka Tambang. Masa mereka ambil emasnya saja? Dan Chevron untuk merehabilitasi kawasan tersebut.
Jadi siapa yang mengelolanya?
Yang mengelola Kementerian Kehutanan. Menurut Undang-undang Kehutanan taman nasional. memang boleh dikelola oleh swasta, (rapat) bukan berarti Halimun Salak telah diserahkan kepada swasta. Kami yang tetap mengelola namanya Balai Taman Nasional Halimun Salak. Apakah Kementerian Kehutanan menerima dana CSR dari Antam dan Chevron dalam bentuk uang?
Saya tidak mau menerima dananya, nanti susah, tidak dipercaya. Sekarang perusahaan perusahaan swasta aktif saya ajak melakukan penghijauan. Kalau kita suruh perusahaan – perusahaan serahkan uang, nanti dibilang orang, Kementerian nyatut, saya tidak mau begitu.
Selain Antam dan Chevron perusahaan apalagi yang turut serta dalam program Kementerian Kehutanan?
Ada banyak, Alhamdulilah sekarang ini tidak hanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara, Red), swasta juga harus. Kita ajak semua, bahkan hanya perusahaan swasta, BUMN, tapi juga siswa mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Gerakan menanam ini luar biasa.
Apakah masyarakat di sana juga dilibatkan?
Alhamdulilah, masyarakat di Gunung Salak ada beberapa yang menguasai lahan secara tidak sah, sudah mengembalikan lahannya kepada Kementerian Kehutanan tanpa syarat. Nantinya kami akan mengembangkan peran serta masyarakat yang aktif. Sekarang lagi buat masterplannya.
Bagaimana keberadaannya vila di sekitar Halimun Salak?
Di sana sudah tidak boleh, kalau bukan taman nasional boleh, misalnya ke arah Cisarua sana. ltu kan bukan kewenangan kami karena HPH (Hak Pengelolaan Hutan, Red). Kalau taman nasional tidak boleh.
Apa kabar Gerakan Penanaman Satu Millar Pohon?
lni bukan hal yang mudah. Tapi kami didukung semua pihak, baik BUMN maupun swasta, sampai polisi dan media.
Sejak awal 2010 kami sudah berhenti menebang hutan primer. Yang saya pelajari kalau hutan sudah lama kita eksploitasi 40 tahun, perlu jeda.
Bagaimana pencegahan pengurangan eksploitasi hutan tanaman industri ?
Memang hutan banyak masalahnya, itu saya akui. Oleh karena itu saya tata sekarang, menatanya tidak mudah, tapi kita mulai.
Kita mulai dengan stop tebang. Sekarang kita tata, mana yang boleh dan mana yang tidak.
Oleh karena itu agar ada keseimbangan, dulu memang kawasan hutan diberikan sebagian besar kepada korporat-korporat. Apakah itu salah?
Tentu tidak. Perusahaan juga penting untuk pertumbuhan, tetapi harus .ada keadilan, harus juga untuk rakyat. Oleh karena kami mencanangkan kawasan hutan untuk dikelola bersama rakyat dalam bentuk hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan demi kebutuhan desa. Tahun lalu 500 ribu hektare, tahun ini kita canangkan 600 ribuan hektare di seluruh Indonesia.
Bagaimana perkembangan penerapan standar verifikasi perdagangan kayu ilegal?
Illegal logging memang sudah menurun di Tanah Air, tapi pemberantasan illegal logging-nya tidak mudah dan tidak berjalan baik, kalau negara- negara lain masih menampung hasil curian. Misalnya, Malaysia dan Singapura, ada kayu kita ditampung, susah kita menghentikan illegal logging.
Oleh karena itu, negara-negara pembeli harus bertanggung jawab. Kita mengembangkan standar perdagangan kayu yang legal yang bersertifikat legal. Perjanjian ini telah disetujui Amerika, Uni Eropa, bahkan oleh Thailand. Australia sudah. Tinggal Malaysia dan Singapura yang belum.
Bagaimana evaluasi kebijakan agar pengusaha perkebunan harus mengelola 20 persen usaha inti plasma?
Yang berikutnya kita mengembangkan harus adil keberpihakan kepada rakyat kecil. Oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan menteri agar ada konvensi lahan atau kebun 20 persen harus untuk rakyat. Kalau tidak, tidak boleh baik untuk perkebunan sawit, karet, ataupun di HTI.
Agar hutan itu memberikan manfaat terhadap rakyat di sekitar yang menanam sawit itu. Agar rakyat di sekitar menjadi sejahtera juga. Kalau rakyat di sekitar hutan sejahtera, hutannya akan terjaga.
Apakah hal ini telah berjalan di lapangan?
Baru ini saya putuskan dua-tiga bulan yang lalu. Yang keluar baru (sebagai pengusaha perkebunan), baru berjalan. Yang lama sedang saya kaji, bagaimana rakyat di sekitar sejahtera. Yang baru wajib, tidak boleh tidak (mengelola 20 persen inti plasma).
Ngomong-ngomong, berapa jumlah hutan Indonesia sekarang?
Sebanyak 130 juta hektare terdiri dari 40 juta hektare rusak seperti semak belukar, 40 juta hektare pohonnya tidak ada, dan sisanya 50 juta hektare masih bagus. Tapi sekarang sedang kami restorasi.
Bagaimana peran Kementerian Kehutanan mendukung industri furnitur lokal?
Kita juga mengembangkan industri kayu atau furnitur, tapi berbasis hutan tanaman. Kalau dulu kan semua nebang hutan kayu alarn. Sekarang sudah dibuktikan di Pulau Jawa, nanam jati, sengon, dan jabon(di) seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Kita juga menghasilkan hutan tanaman di Pulau Jawa lebih 5 juta hektare. Karena, kita itu mengembangkan industri kayu, tapi bahan bakunya dari industri tanaman.
Alhamdulilah pohon jati bagus, jabon merah bagus, jabon putih bagus, dan mahoni bagus. Jadi nanam dulu, metik belakangan.
Karni menanarn 5 tahun sudah bisa ditebang dan dipanen. Jadi mengembangkan industri kayu berbasis hutan tanaman. Jadi hutan-hutan kita yang masih bagus tetap terjaga.
Bagaimana perkembangan terakhir kerjasama dengan Norwegia dalam REDD (Reducing Emision Form Deforestation and Degradation ?
Sekarang ini ada di Wapres. Mudah-rnudahan cepat selesai. Indonesia kerjasama Norwegia merupakan bagian RAN (Rencana Aksi Nasional, Red) untuk mengurangi emisi. Presiden dulu mengatakan sudah lama bahwa kita akan mengurangi emisi kita 26 persen tahun 2020 oleh kita sendiri.
(REDD merupakan upaya pengurangan emisi dati deforestasi dan degradasi hutan dengan memasukan peran konservasi sumber daya hutan, konservasi stok karbon, pengeloiaan sumber daya hutan lestari, peningkatan stok karbon hutan)
Bagaimana nanti implementasi kesepakatan ini?
Izin menebang sudah saya stop mulai 2010 awal.
Bagaimana bentuk pemberian dana dari Norwegia?
Itu nanti ditanyakan kepada UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pernbangunan, Red). Itu ada Satgasnya.
Bagaimana peran Dewan Kehutanan Nasional sekarang?
Dewan Kehutanan Nasional (DKN) itu stakeholder berbagai kalangan termasuk Kementerian Kehutanan anggota dari DKN. Di situ ada pelaku usaha, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Kita akan memberikan konsep-konsep. Di situlah kita akan menggodok dan membahas bagaimana roadmap kehutanan, pengawasan kehutanan, masa depan kehutanan yang baik.
Anda sibuk mengelola hutan, apakah masih sempat bercengkerama dengan keluarga?
Itu yang dibilang istri saya, apa enak jarang berjumpa anak-anak dan istri? Tapi itu tidak mudah, saya kira tugas kepada bangsa dan negara. Insya Allah anak-anak dan keluarga mengerti.
Apa yang biasa Anda lakukan ketika kumpul bersama keluarga?
Makan, olahraga, bincang-bincang, kadang-kadang bertengkar dengan anak-anak. Sekali-kali karate sama anak-anak (tertawa).
Nama Media : KORAN JAKARTA
Tanggal : Minggu, 3 April 2011 hal 3